JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menanggapi pernyataan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, yang meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Hasanuddin menilai, seruan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi keikutsertaan dalam BoP, terutama terkait konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan komitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Menurut saya, masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak lagi menjalankan politik luar negeri bebas aktif karena berada dalam kelompok yang dinilai pro-Israel,” ujar Hasanuddin, Kamis (29/10/2026).
Ia juga mempertanyakan efektivitas forum tersebut dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina, mengingat Palestina sendiri tidak menjadi bagian dari BoP.
“Bagaimana Indonesia dapat memperjuangkan kemerdekaan dan kepentingan rakyat Palestina melalui forum tersebut, sementara Palestina sendiri tidak menjadi bagian di dalamnya?” katanya.
Menurut Hasanuddin, keterlibatan Indonesia dalam BoP perlu dikaji secara menyeluruh agar tetap sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya komitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selain itu, Hasanuddin menyoroti sikap pemerintah Indonesia terhadap invasi Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Ia menilai, pemerintah perlu menunjukkan sikap yang jelas dalam merespons agresi militer tersebut sebagai bagian dari komitmen menjaga perdamaian dunia.
“Komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia harus tercermin dalam sikap dan kebijakan luar negeri. Jangan sampai keterlibatan dalam suatu forum justru menimbulkan persepsi bahwa Indonesia membenarkan agresi militer terhadap negara lain,” ujarnya.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa posisi Indonesia dalam BoP berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat Palestina terhadap komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan mereka.
Ia turut menyoroti rencana keterlibatan prajurit TNI dalam International Stabilization Force (ISF) yang berkaitan dengan BoP. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat Palestina terkait kehadiran pasukan asing di Gaza.
“Jangan sampai kehadiran pasukan Indonesia yang dimaksudkan untuk mendukung perdamaian justru mendapat penolakan dari masyarakat Palestina. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang aspirasi pihak-pihak terkait dan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Hasanuddin menyebut, perwakilan Hamas sebelumnya telah menyampaikan penolakan terhadap kehadiran pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia mengenai persoalan tersebut.
Ia berharap pernyataan Francesca Albanese dan perkembangan situasi di Palestina menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan langkah diplomasi selanjutnya.
“Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi. Setiap langkah diplomasi harus mendukung perdamaian, menghormati kedaulatan negara, serta memperjuangkan hak rakyat Palestina untuk merdeka,” pungkasnya.
Diketahui, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Albanese menilai rencana tersebut dibentuk dengan pengaruh besar AS dan Israel serta tidak memberikan ruang yang cukup bagi suara Palestina.
"Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," kata Albanese dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
