JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Para pengusaha sektor pariwisata menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi seharusnya

dihentikan. Tapi nyatanya, Gubernur Anies Baswedan justru memperpanjang PSBB. Para pengusaha sempat mempertanyakan mengapa perlakuan kepada pengikut Habib Rizieq kurang tegas, tetapi Gubernur DKI justru ancam pengusaha yang melanggar protokol kesehatan.

Tapi sikap Anies tak menggubris keinginan pengusaha. PSBB tetap berlanjut karena risiko penyebaran Covid-19 masih besar. "Orientasi kita adalah membuat masalah Covid-19 ini makin hari makin turun, makin rendah. Sampai tidak ada lagi kasus,” ujar Anies di Jakarta, Senin (23/11).

Menurut Anies, saat ini yang harus dilakukan adalah berlomba untuk mengerjakan pengendalian Covid-19, jangan sampai masyarakat melakukan kegiatan yang membuat upaya tersebut menjadi buruk.

Lebih lanjut, Anies berharap adanya kerja sama, di mana pemerintah melakukan 3T, yaitu testing, tracing dan treatment; sementara masyarakat menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Anies pun mengancam akan memberi sanksi tegas kepada mereka yang berani melanggar protokol kesehatan. "Bila ada yang melanggar, Pemprov DKI akan menindak dan memberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Jadi jangan sampai kita ingin melakukan kegiatan yang justru membuat pengendalian Covid-19 ini menjadi buruk," tutur dia.

Seperti diinformasikan, ratusan pengusaha dari 18 sektor pariwisata yang tergabung dalam Visit Wonderful Indonesia (ViWi) memprotes Pemprov DKI Jakarta karena membiarkan Habib Rizieq dan FPI melanggar protokol kesehatan.

Para pengusaha itu merasa telah berkorban banyak selama pandemi, tetapi di sisi lain terjadi pembiaran kerumunan dengan sanksi yang tidak setimpal. "Secara de facto, pemprov telah menghentikan pengendalian pandemi," ujar Ketua ViWi Hariyadi Sukamdani.

Hariyadi mengatakan, pengusaha pariwisata di ibu kota sangat disiplin mematuhi protokol kesehatan. Bahkan beberapa tempat hiburan telah menghentikan total operasinya sejak Maret lalu. Namun, kepatuhan itu ternyata diganjar dengan perpanjangan PSBB tanpa ada kelonggaran. Sementara, Habib Rizieq yang baru tiba di Jakarta hanya diberi sanksi ringan setelah melanggar protokol kesehatan.

Pendapat Lain Pengusaha

Namun sebagian pengusaha bisa memahami perlunya menghentikan penyebaran virus Covid-19. Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Sudrajat, mengatakan meningkatnya kasus pandemi malah membuat bisnis semakin buruk.

"Ya prinsipnya kami tetap mendukung (pengurangan cuti akhir tahun). Karena kalau wabah ini makin meningkat juga implikasi ke bisnis kita," katanya.

Sudrajat mengungkapkan, keterisian restoran saat ini masih di bawah 50 persen karena kebanyakan orang-orang di rumah saja. Bahkan ia juga tak menampik kalau orang-orang masih takut berkunjung ke mal.

Menurut dia, kebijakan pemerintah mengurangi cuti bersama akhir tahun cukup tepat, berkaca dari pengalaman sebelumnya saat liburan panjang kasus Covid-19 malah semakin tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan libur panjang saat pandemi justru tidak memberikan perbaikan kepada indikator ekonomi atau tidak terjadi konsumsi. Pada sisi lain, libur panjang justru menambah jumlah kasus Covid-19.

"Berarti ini harus hati-hati melihatnya, apakah dengan adanya libur panjang, masyarakat melakukan aktivitas, mobilitasnya tinggi namun tidak menimbulkan belanja dan menimbulkan tambahan kasus Covid," kata Sri Mulyani ketika memaparkan APBN Kita edisi November 2020, Senin (23/11).

Menurut Sri Mulyani, pada kuartal IV-2020, jumlah hari kerja memang lebih sedikit dibandingkan periode sama tahun lalu. Pada Oktober tahun lalu, lanjut dia, jumlah hari kerja mencapai 23 hari. Sedangkan tahun ini 19 hari kerja, karena adanya libur panjang.

Namun, konsumsi listrik di sektor bisnis dan manufaktur menurun, sehingga dampaknya ke sektor produksi juga menurun dan sektor konsumsi ternyata tidak terjadi kenaikan. Di sisi lain, aktivitas ekonomi pada Oktober 2020 melemah kembali karena kasus Covid kembali naik. "Ini harus dilihat terus untuk memberikan keseluruhan aspek, seperti membuat policy tidak cuma melihat pada satu sisi, harus melihat semua sisi, aspek kesehatan, ekonomi, kegiatan usaha dan lain," katanya.