JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Kominfo berupaya menghadirkan 5G tahun depan. Pemerintah akan mengembangkan teknologi kelima ini. Bahkan Kominfo membentuk gugus tugas untuk mempersiapkannya. 3 operator telekomunikasi, yaitu Telkomsel, Tri dan Smartfren pun sudah mendapat lelang frekuensi 5G ini.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkan frekuensi tersebut. Pemerintah, harap Sukamta, mesti mengkalkulasi plus minus hal tersebut dari berbagai aspek.
"Kue ekonomi 5G ini sangat besar. Indonesia juga sangat berpotensi bagi pengembangan 5G. Tapi dengan kondisi sekarang, Indonesia bisa-bisa hanya jadi pasar saja. Yang mengambil keuntungan dari kue besar tadi hanya 7 negara : AS, China, Perancis, Jerman, Korea Selatan, Jepang, dan Inggris. Indonesia hanya mendapat sebagian kecil kue tadi. Jadi, jangan terburu-buru untuk mengadopsi 5G kalau memang belum siap," tegas Politikus PKS itu dalam keterangan tertulis, Minggu (20/12/2020).
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa yang perlu dipersiapkan dengan baik terlebih dahulu, yaitu infrastruktur dan ekosistem 5G.
"Tingkat penetrasi internet saja belum merata di seluruh pelosok Indonesia. Masih ada daerah-daerah yang hanya bisa menangkap sinyal 2G, bahkan masih ada daerah yang tidak ada sinyal sama sekali," sindirnya.
Selain itu juga, lanjut Sukamta, yang perlu dipersiapkan misalnya frekuensi, persiapan regulasi terkait, adjustment terhadap seluruh regulasi terdampak, dan seterusnya.
"Jangan sampai karena belum siap, operator telekomunikasi didorong-dorong adopsi 5G, karena misalnya mungkin monetisasinya belum terlalu menguntungkan, ya justru semakin membuat operator rugi, dan industri tertekan. Kita tidak ingin itu terjadi," tandasnya.
"Kita berharap semuanya dipersiapkan, termasuk ekosistem tadi. Percuma kalau infrastruktur dan teknologinya ready, tapi dari sisi penggunanya belum siap. Musti cermat ini perencanaannya karena biaya untuk 5G tidaklah kecil," pungkas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
