Oleh Bachtiar pada hari Senin, 18 Jan 2021 - 09:03:56 WIB
Bagikan Berita ini :

Soroti Banjir Kalsel, Pengamat: Jokowi Harus Hentikan Sementara Izin Pertambangan Batubara

tscom_news_photo_1610935436.jpeg
Salamuddin Daeng Pengamat Politik (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng menyoroti banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa hari terakhir ini.

Menurutnya, banjir di Kalsel diduga terjadi akibat adanya degradasi lingkungan.

Daeng memandang degradasi lingkungan tersebut disebabkan oleh kegiatan tambang batubara di Kalsel. Daeng berharap, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat segera mengambil tindakan.

"Memohon kepada Sinuhun (Presiden Jokowi) untuk membekukan sementara ijin seluruh pertambangan batubara se kalimantan guna mencegah bencana yang lebih luas baik di masa sekarang maupun akan datang," kata Daeng dalam keteranganya, Senin, (18/1/2021).

Daeng berharap, agar Presiden dapat meminta tanggung jawab penuh terhadap semua pertambangan batubara di Kalsel.

"Untuk memulihkan kehidupan, kesehatan masyarakat kalimantan, kehidupan ekonomi mereka dan kerusakan sosial politik akibat tambang batubara," tutur Daeng.

Daeng memohon, agar Presiden Jokowi dapat meminta PLN menghentikan sementara pembelian batubara dari kalimantan sebagai solidaritas bangsa Indonesia atas korban bencana banjir di Kalimantan.

"Mendesak komunitas internasional terutama India dan China untuk menghentikan pembelian batubara dari kalimantan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan atas korban bencana banjir Kalimantan," tegas Daeng.

Terakhir Daeng menyarankan, untuk menghentikan semua hubungan, relasi, dan sandaran politik kepada seluruh tambang batubara di Kalimantan.

tag: #bencana-alam  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Kasus Pengadaan Alat Kesehatan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus, memenuhi panggilan Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/4/2024). Dia diperiksa sebagai saksi ...
Berita

Hardjuno Pertanyakan Ketegasan Pemerintah dan DPR Soal Pemberantasan Korupsi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan public seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih abu-abu ...