JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa–Bali resmi diperpanjang.
Kebijakan yang semula dijadwalkan berakhir 25 Januari 2021 kemudian diperpanjang dua pekan yakni dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai, alasan pertama perpanjangan PPKM Jawa–Bali ini berada dalam situasi dilematis.
Pada satu sisi angka kasus terus menanjak tinggi dan nyaris tembus satu juta. Namun disisi lain, cara dan strategi yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil.
“Petugas nampak mulai kendur dan kurang tegas dalam mengawasi atau menindak pelanggaran, sementara masyarakat pun sudah mulai jenuh dengan aturan. Ditambah dengan desakan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keruwetan ini ditambah dengan munculnya varian baru virus Corona yang makin kuat dan makin mudah tertular,” kata Netty saat diwawanca tim TeropongSenayan, Minggu (24/01/2021).
Alasan kedua adanya perpanjangan PPKM, menurut Netty, adalah perpanjangan PPKM ini akan sulit menekan angka kasus jika Pemerintah tidak segera melakukan karantina wilayah secara penuh/PSBB Total. Karena semua tempat sudah dibatasi namun kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik.
“Perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik. Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa prokes. Toko publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat,” ungkapnya.
Kemudian, yang ketiga, Netty meminta kepada pemerintah agar selalu taat prokes dengan 3M. Dukung penyebaran alat tes GeNose C19 hasil inovasi dalam negeri yang lebih murah sebagai alat skrining agar masyarakat mudah mengakses pengetesan dengan biaya murah.
Selanjutnya keempat adalah pemerintah harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid – 19.
"Fokuskan pada anggaran dan perhatian pada penanganan sektor kesehatan sebagai basis masalah. Saat ini juga sudah banyak Rumah Sakit rujukan yang kekurangan fasilitas ruang perawatan sehingga pasien harus mengantri dan lambat ditangani."
Netty juga mengatakan bahwa alasan terakhir diadakannya perpanjangan PPKM ini yakni adanya jumlah nakes yang makin kedodoran setiap harinya.
“Kelima, pemerintah harus segera menambah rumah sakit rujukan maupun wisma isolasi mandiri yang saat ini hampir penuh di daerah-daerah. Pemerintah juga harus menambahkan jumlah nakes yang makin kendur setiap harinya. Banyaknya nakes yang telah gugur, kelelahan, serta jadwal yang tidak lagi normal, seharusnya dijawab pemerintah dengan terobosan kebijakan yang alternatif. Selain jumlahnya yang ditambah, perlindungan dan dukungan anggaran yang maksimal juga harus dipenuhi," tutupnya.
