Oleh Bachtiar pada hari Kamis, 28 Jan 2021 - 08:55:43 WIB
Bagikan Berita ini :

Tembus 1 Juta Kasus, PKS ke Pemerintah: Jangan Malu Akui Kelemahan Atasi Pandemi Covid-19

tscom_news_photo_1611798943.jpg
Sukamta Politikus PKS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kasus covid-19 di Indonesia tembus satu juta kasus pada Selasa (26/1), dan hari ini (27/1) disebutkan 387 orang meninggal yang merupakan rekor baru jumlah kematian sementara jumlah angka kesembuhan juga cetak rekor sejumlah 10.974 pasien.

Menanggapi hal ini anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta menyebut situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak khususnya pemerintah.

"Jika memperhatikan data yang dikeluarkan Satgas Covid-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5%. Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis. Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam 2 hingga 5 bulan ke depan jika kedisplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik," papar Sukamta kepada wartawan, Kamis (28/01/2021).

Lebih lanjut Sukamta menyebut pandemi yang semakin sulit dikendalikan saat ini akibat kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif berjalan.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan terlhat tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin prokes.

"Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin prokes. Pak Menkes Budi Gunadi sebut Indonesia enggak disiplin masyarakatnya sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan, penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang. Pernyataan-pernyataan ini seakan menyalahkan masyarakat. Mestinya pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Jangan sampai gonta ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah," tandasnya lagi.

Angggota DPR RI asal Yogyakarta ini berpendapat akan lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi.

Menurutnya, Pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini alami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.

"Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan. Yang tiba-tiba muncul belum lama ini statemen Menkes, pemerintah salah sasaran soal testing Covid-19. Juga pernyataan Presiden akui sulit terapkan kebijakan gas dan rem. Setelah pandemi berjalan hampir 1 tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi," sindirnya.

Sukamta memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyatakan minta maaf dan bertanggung jawab atas kematian akibat COVID-19 di Inggris yang menyentuh angka 100 ribu adalah hal yang patut dipuji.

"Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid lebih banyak untuk menyatakan minta maaf. Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi. Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi," tegasnya.

tag: #covid-19  
Bagikan Berita ini :
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Soroti KLB Demokrat Sumut, Djoko Suyanto: Moeldoko Berikan Contoh yang Kurang Baik

Oleh Bachtiar
pada hari Selasa, 09 Mar 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, mengaku prihatin dengan apa yang menimpa partai Demokrat pimpinan Agus ...
Berita

Pihak Polisi Beberkan Bukti - Bukti ke Sidang Praperadilan Habib Rizieq

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sidang gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh eks pentolan FPI, Habib Rizieq Shihab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya, sidang akan ...