JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin meminta, Pemerintah untuk memprioritaskan pembinaan bela negara daripada membentuk Komponen Cadangan (Komcad).

"Pembentukan Komcad tidak salah, itu bagus untuk menambah kekuatan. Tapi Komcad adalah prioritas kedua, utamakan dulu Pendidikan Bela Negara," kata Hasanuddin melalui keterangan tertulis, Selasa (8/2/2021).

Hasanuddin menuturkan, bila dilihat dari aturan perundang-undangan soal bela negara dan komponen cadangan memang sudah lengkap.

Namun, kata dia, bila dipelajari lebih dalam maka yang harus mendapat sentuhan awal adalah bela negara.

"PKBN adalah Pembinaan Kesadaran Bela Negara, berupa bahan ajaran yang dimasukkan dalam semua strata pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga Perguruan Tinggi. Siapa leading sektornya, yaitu Kemendikbud dan juga Kemenag," tuturnya.

Ia menambahkan, sejumlah landasan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang Komcad dan bela negara tercantum dalam UUD 45 Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kemudian UU No 23 tahun 2019 Pasal 1 ayat 11-12, Pasal 13, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 28 dan Pasal 50 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Selain itu pada Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2001 tentang pelaksanaan PSDN,Peraturan Pemerintah ayat 10, Pasal 1 ayat 9 dan Pasal 1 ayat 10 juga ada dalam pasal 48-86.

Menurutnya, harus diperhatikan juga ada Perpres No 8 tahun 2001 tentang kebijakan umum pertahanan negara dimana didalamnya juga memuat tentang bela negara dan komponen cadangan.

"Dengan melihat landasan hukum diatas, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya prioritas utamanya adalah Bela Negara lalu baru Komcad," kata dia.

Hasanuddin menambahkan,pembentukan Komcad itu sangat tergantung pada kemungkinan ancaman negara yang nyata pada kurun waktu tertentu .

Dalam Perpres No 8 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara termaktub bahwa hakekat ancamannegara ini sangat berdinamika, pertempuran yang akan datang adalah dengan menggunakan alutsista modern, berteknologi tinggi, memiliki daya hancur dengan perkenaan yang akurat.

Bahkan, tambahnya, bisa dengan menggunakan senjata senjata tanpa awak, drone bersenjata, pesawat bersenjata tanpa awak dan lain-lain, artinya tehnologi tinggi akan lebih diutamakan.

"Nah kalau pembentukan 25.000 orang (40 batalyon) per tahun Komcad itu menurut saya lebih banyak memenuhi kebutuhan pertahanan di darat. Sementara kebutuhan pertahanan laut dan udara belum tersentuh bahkan masih sangat minim," tukasnya.

Ia menambahkan, dalam program Minimum Esensial Force (MEF) juga sudah disepakati untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista, bukan penambahan sumber daya manusia. Dan program MEF tahap ke 3 (2020/2024) masih sedang kita laksanakan .

"Jadi untuk sekarang, menurut saya, Komcad belum jadi prioritas, apalagi anggarannya sangat besar mencapai hampir Rp3,4 T per tahun atau Rp13 T sampai 2024. Disarankan, anggaran yang ada sebaiknya dialihkan saja untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista yang memang masih tertinggal," tandasnya.