JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)—Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa akan selektif dalam menerapkan pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam penegakan hukum kedepannya.

Sigit menekankan, kedepannya terkait dengan bidang penegakan hukum, Polri akan memperhatikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab itu, terkait UU ITE, Sigit menyebut, polisi akan mengedepankan keadilan dan keseimbangan atau Restorative Justice.

"Masalah UU ITE juga menjadi catatan untuk kedepan betul-betul kami bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi dan kemudian kami upayakan untuk langkah yang bersifat Restorative Justice," kata Sigit di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021).

Sigit menjelaskan, pendekatan humanis yang sesuai dengan program Presisi Polri itu untuk menghindari stigma masyarakat soal pasal karet dalam penerapan UU ITE. Sehingga, kata Sigit, dengan dilakukannya pendekatan itu, kedepannya tidak ada lagi pemikiran atau isu yang menyatakan bahwa Polri melakukan kriminalisasi terhadap elemen masyarakat.

"Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE ini bisa ditekan dan dikendalikan ke depannya," papar eks Kabareskrim Polri itu.

Sigit pun berharap, dengan melakukan itu, penggunaan ruang siber oleh masyarakat akan berjalan lebih baik, namun sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku.

"Sehingga penggunaan ruang siber tetap bisa kami jaga dengan baik, ruang digital bisa kami jaga dengan baik dengan memenuhi etika. Tentunya akan ada langkah yang bersifat preventif, yang bersifat persuasif yang bersifat edukasi yagn tentunya nanti akan kami kedepankan terkait dengan hal tersebut," tutup Sigit.