Oleh Rihad pada hari Sabtu, 27 Feb 2021 - 19:32:50 WIB
Bagikan Berita ini :

Ketentuan Vaksinasi Mandiri, Perusahaan yang Bayar, Karyawan Gratis

tscom_news_photo_1614429131.jpg
Ilustrasi vaksin (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerbitkan aturan vaksinasi corona atau Covid-19 mandiri atau gotong royong. Lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),

Ada beberapa poin menarik untuk dicermati dalam aturan baru No 10/2021 tentang vaksinasi corona yang diteken 24 Februari 2021 itu adalah:

Pertama, defisini vaksinasi gotong royong adalah vaksinasi corona atau Covid-19 yang pelaksanaannya dilakukan kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga

Kedua, dalam Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa pendanaan vaksinasi corona atau Covid 19 ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Adapun, "Besaran tarif maksimal atas pelayanan vaksinasi (corona atau Covid-19) gotong royong yang dibiayai badan usaha nantinya ditetapkan oleh menteri," tulis aturan dalam Pasal 23 ayat 1 dalam aturan itu.

Ketiga, jika vaksinasi corona itu dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta, tarif yang berlaku tidak boleh melebihi batas maksimal yang sudah ditetapkan menteri.

Keempat, dalam pasal 3 ayat 5 disebutkan bahwa karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 atau corona dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.

Dengan demikian, perusahaan yang wajib membayar pembelian vaksin mandiri atau gotong royong ke pemerintah atau BUMN, namun perusahaan dilarang mengenakan biaya atas vaksin corona ke karyawan lantaran vaksin Covid-19 diberikan gratis.

Selain mengatur soal harga vaksin corona, dalam beleid itu, Menkes juga mengatur mekanisme distribusi vaksin Covid-19. Pelaksanaan distribusi vaksin corona ke daerah dan fasilitas layanan kesehatan dapat dilakukan melalui penugasan kepada Bio Farma atau penunjukan langsung badan usaha oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan penugasan distribusi vaksin corona itu, Bio Farma bisa melibatkan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan 6.644 perusahaan swasta telah mendaftar vaksin corona mandiri melalui Kadin. Nantinya, perusahaan akan menyalurkan vaksin tersebut kepada pekerjanya secara gratis. "Ada 6.664 perusahaan yang daftar (vaksin corona) mandiri di Kadin. Kebutuhannya kurang lebih 7,5 juta," ujarnya

Aturan baru ini merevisi Permenkes RI No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 atau corona. "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 atau corona) sehingga perlu diganti," demikian tertulis pada bagian pertimbangan regulasi tersebut.

tag: #vaksin  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Bisnis

Ekspor Benih Lobster Resmi Dilarang, KKP Pilih Utamakan Budidaya

Oleh Rihad
pada hari Friday, 16 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan tidak akan lagi memberikan izin terhadap ekspor benih bening lobster (BBL). Larangan ekspor benih lobster ini karena ...
Bisnis

Mahfud: Pemerintah Bakal Tagih Dana BLBI Rp110 Triliun

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD  mengungkapkan Pemerintah bakal menagih dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ...