Berita
Oleh Rihad pada hari Sunday, 28 Feb 2021 - 23:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Jimly Menyatakan Laporan Tentang Presiden Mestinya ke DPR, MK atau MPR

tscom_news_photo_1614528573.jpg
Jimly Asshiddiqie (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kerumunan warga yang menyambut Presiden Jokowi di Sumba, NTT dinilai melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Gerakan Pemuda Islam (GPI) sempat melaporkan hal itu ke Bareskrim Polri atas dugaan melanggar PSBB, Jumat (26/2). Namun, laporan itu ditolak. Laporan itu ternyata dinilai salah sasaran.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, mengatakan, ormas itu tidak cermat membaca aturan dan undang-undang. Seorang Presiden seharusnya dilaporkan bukan ke Bareskrim bila menemukan adanya pelanggaran. “Presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau dia langgar hukum sudah ada aturannya di Undang-undang 45, yaitu diproses di DPR, ke MK dan MPR, bukan ke Polri via peradilan biasa,” kata Jimly lewat akun twitternya @JimlyAS, Minggu (28/2).

Jimly Asshiddiqie:

Beberapa waktu lalu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, pihaknya bukan menolak laporan GPI tersebut. Namun, kegiatan Presiden Jokowi yang berujung kerumunan tak memenuhi unsur pidana.

”Sebenarnya bukan menolak laporan. Bareskrim Polri menyimpulkan tidak ada pelanggaran pidana dalam kerumunan Jokowi. Sehingga laporan polisi tidak diterbitkan untuk PP GPI,” kata Rusdi lewat keterangannya, Minggu (28/2).

Sebelumnya, GPI mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Presiden Jokowi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setelah menunggu selama 2 jam lebih, Ketua Bidang HAM GPI, Ferry Dermawan bersama pengurus GPI lainnya meninggalkan SPKT Bareskrim.

Ferry mengatakan, laporan mereka telah disampaikan ke SPKT. Namun, petugas tidak memberi penegasan apakah laporan tersebut diterima atau tidak. “Intinya tadi kita sudah masuk ke dalam dan ini laporan masuk tapi tidak ketegasan di situ. Jadi intinya bukti kita dikembalikan hanya ada pernyataan bahwasanya ini untuk diajukan secara resmi kembali,” kata Ferry di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/2).

Bareskrim Polri sendiri menolak laporan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat. PP GPI diminta untuk membuat laporan secara resmi.

tag: #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Berita Lainnya
Berita

DPR Harap Pembentukan Keminves Bisa Selesaikan Masalah Klasik Birokrasi

Oleh Bachtiar
pada hari Selasa, 13 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengatakan, dengan terbentuknya Kementerian Investasi (Kemeinves) dapat menyelesaikan masalah klasik yakni persoalan ...
Berita

Sambut Ramadhan, Puan: Jadikan Puasa Ini Untuk Introspeksi Diri

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadhan ini untuk meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran, serta meningkatkan rasa kepedulian pada ...