Oleh Bachtiar pada hari Jumat, 12 Mar 2021 - 17:08:29 WIB
Bagikan Berita ini :

Soroti Krisis Myanmar, Sukamta: Pemimpin ASEAN Harus Bersatu Tekan Rezim Militer

tscom_news_photo_1615543709.jpg
Sukamta Politikus PKS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menilai krisis politik yang kini tengah terjadi di Myanmar yang berawal dari peristiwa kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 bisa berkembang semakin buruk jika tidak ada upaya serius dari para pemimpin ASEAN untuk mendorong elit militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog.

"Saya melihat situasi saat ini semakin tidak terkendali, karena konflik politik ini juga dibayangi sentimen etnis yang masih tinggi, sementara di sisi lain ada gap politik antara kelompok anak muda, masyarakat dan elit politik yang berkuasa. Kondisi ini bisa bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di Myanmar," kata Politikus PKS itu dalam keterangan tertulis, Jumat (12/03/2021).

Sukamta juga meyakini penggunaan kekerasan sangat mungkin akan dilakukan oleh pihak militer.

"Oleh sebab itu harus ada langkah konkret dari para pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya kembali korban jiwa dengan mendesak elit berkuasa di Myanmar mau menahan diri dan selanjutnya membuka dialog dengan kelompok demonstran," tandasnya.

Adapun terkait langkah pemerintah Indonesia, Sukamta mengapresiasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berinisiatif melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri luar negeri negara ASEAN untuk mencari solusi terhadap krisis politik di Myanmar

"Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di ASEAN, saya berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar. Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman etnis dan juga pelaksanaan pemilu yang telah beberapa kali berjalan secara damai, menjadi modal penting untuk mendorong iklim demokrasi berkembang di ASEAN. Model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog, saya kira akan lebih didengar oleh elit berkuasa di Myamnar," ujarnya.

Namun demikian Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini juga meminta Pemerintah Indonesia tidak segan-segan untuk bersikap tegas apabila krisis politik di Myamnmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas.

"Tekanan politik secara proporsional juga perlu dilakukan. Meski ada prinsip non interfere dalam komunitas ASEAN, bukan berarti menutup mata jika terjadi pelanggaran HAM terjadi. Saya kira Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan Demokrasi menjadi agenda utama ASEAN," tegasnya.

tag: #myanmar  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...