JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mendesak Marzuki Alie untuk menghentikan segala hal berbau fitnah terhadap Partai Demokrat.
Pasalnya menurut dia, Marzuki Alie terkesan menjadi korban fitnah tapi justeru menebar fitnah.
"Janganlah playing victim terus, mengaku korban fitnah, tapi kerjanya mengumbar fitnah terus ke Partai Demokrat dan jajarannya," ujar Herzaky Mahendra Putra, Sabtu (22/5/2021).
Demikian Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dari fitnah terbaru Marzuki.
"Kalau memang Marzuki Alie orang yang bermoral, tentu dia harus sadar bahwa jabatan sekjen partai dan ketua DPR RI yang didapatnya ketika itu, tentunya ada peran besar seorang SBY, orang yang sekarang ia fitnah dan hina dengan keji," tandasnya.
Menurutnya yang pertama, fakta Marzuki Alie bagian dari pendukung KLB ilegal, diperkuat dengan kehadiran pada saat KLB di Deli Serdang dan keterpilihan dirinya sebagai Dewan Pembina di KLB ilegal.
"Padahal, selaku mantan Ketua DPR RI, posisi yang sangat terhormat, harusnya Marzuki Alie tahu aturan, tahu diri, dan memberikan contoh yang baik. Ini malah menjadi salah satu pelaku gerakan ilegal yang melanggar kepantasan dan etika serta aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Kedua, pemecatan Marzukie Alie adalah bentuk ketegasan Partai Demokrat atas perbuatannya dan sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan mekanisme aturan internal PD. Pemecatan para pelaku GPK-PD juga merupakan aspirasi dari bawah, khususnya DPC dan DPD. Kalaupun Marzukie Alie mau mempersoalkan pemecatan silahkan sampaikan keberatan melalui forum yang sudah dijamin oleh UU Parpol.
Ketiga, Partai Demokrat selalu mengedepankan itikad baik terhadap para kader yang melakukan kesalahan. Namun PD tidak bisa memaafkan begitu saja para mantan kader yang telah mencoba merusak kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Silahkan Marzukie Alie Cs mengikuti proses hukum yang ada, biar nanti hakim yang menentukan.
Terakhir, tidak ada Dinasti Politik di tubuh Partai Demokrat, karena pemilihan ketua umum dilakukan secara demokratis sesuai aturan partai. Kemudian diperkuat dengan suara DPD dan DPC yang bulat dalam Kongres. Termasuk solidaritas dan soliditas DPD, DPC, Sayap Partai, dan Kader PD seluruh Indonesia ketika melawan GPK-PD beberapa waktu lalu.
"Jangan mengada-ada. Sebagai senior di politik, seharusnya memberikan contoh, dengan melakukan politik berintegritas, tidak menyebar fitnah dan kabar bohong," ungkapnya.
