JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Bambang Soesatyo (Bamsoet), ‎anggota Komisi III DPR RI menilai manajemen pemerintahan Presiden Jokowi amburadul. Buktinya, terhadap rencana revisi UU KPK para pejabatnya saling-silang pendapat.

Itu, menurut Bamsoet, terkesan Presiden Jokowi belum mampu mengendalikan para pembantu terdekatnya. "Ibarat mengemudikan mobil masing-masing dari arah berlawanan," ujar Bamsoet, Minggu (21/6/2015) di Jakarta.

Bamsoet yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sudah dua kali bertabrakan. Pertama pada isu tentang organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Wapres memerintahkan Menpora Imam Nahrawi mencabut surat keputusan pembekuan PSSI. Namun, Presiden Jokowi justru memerintahkan sebaliknya. Menpora diminta mempertahankan pembekuan PSSI," ujar Bamsoet.

Tabrakan kedua terjadi lagi pada isu revisi UU KPK. Wapres JK, Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan HAM setuju UU KPK direvisi. Tetapi Presiden menolak revisi dimaksud. Ke dua pemimpin pemerintahan ini berseberangan terkait revisi UU KPK.

Bagi Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, kata Bamsoet, penolakan Jokowi adalah tamparan telak. Menurutnya, Presiden secara tidak langsung sudah mengatakan tidak percaya lagi pada Menteri Yassona yang juga kader PDIP ini.

Bamsoet menilai baik isu mengenai PSSI maupun revisi UU KPK adalah persoalan strategis yang idealnya dibahas di sidang kabinet. Dalam pandangan Bamsoet sangat penting bagi pemerintah bisa memunculkan persepsi dengan satu suara bulat.

"Isu PSSI itu menyangkut kepentingan puluhan juta orang sehingga layak diputuskan dalam sidang kabinet. Apalagi isu tentang kewenangan KPK," ungkap anggota DPR yang berasal dari Dapil Jawa Tengah VI ini.

Silang pendapat di antara pejabat tinggi pemerintah begitu sering terjadi, Bamsoet mengartikan betapa banyak masalah tidak dibawa ke sidang kabinet. Ini juga mengindikasikan masing-masing Menteri memiliki agenda sendiri yang bisa jadi tak diketahui Presiden Jokowi.

"Kalau seperti itu kecenderungannya, tidak mengherankan jika persepsi publik tentang manajemen kepemimpinan Jokowi masih negatif alias amburadul. Presiden belum mampu mengendalikan para pembantu terdekatnya," paparnya.(ris)