JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan Ketua DPR RI Puan Maharani agar Polri membuat hotline (saluran komunikasi) khusus kepada masyarakat luas yang ingin mengadukan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian dinilai baik bagi pembenahan institusi penegak hukum tersebut ke depannya.

“Kalau kita lihat di media sosial, masyarakat sudah berani memvideokan aksi polisi nakal, dan itu bagus. Sekarang tinggal bagaimana action dari masyarakat luas itu diberi saluran khusus agar pelaporan resmi bisa dilakukan dan cepat ditangani oleh Polri,” kata Ahli Komunikasi Politik, Silvanus Alvin, Selasa (18/10/2022).

Menurut Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) itu, keberanian masyarakat dalam mendokumentasikan penyalahgunaan wewenang oknum polisi perlu disambut baik oleh Polri lewat saluran komunikasi khusus.

“Jadi kalau ada hotline khusus, tidak usah nunggu viral baru ditangani oleh polisi. Dengan hotline khusus, kelakuan oknum polisi nakal sekecil apapun bisa langsung ditindaklanjuti oleh Polri,” ujar Alvin.

“Jadi usulan Puan ini bagus untuk ditindaklanjuti oleh Polri yang kini sedang berada di titik nadir dalam memperoleh kepercayaan masyarakat luas,” lanjutnya.

Alvin menilai, usulan Puan dalam membuat hotline khusus ini merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai Pimpinan DPR RI yang kerap mendapat keluhan dan masukan dari masyarakat luas terkait aksi oknum-oknum polisi nakal di lapangan.

“Jadi ketika Puan bicara cukup keras saat jenderal bintang dua tertangkap karena narkoba, dan mengusulkan dibuat hotline khusus, itu menandakan fungsi pengawasan DPR berjalan dengan baik,” ungkap Alvin.

“Puan telah mengusulkan suatu kebijakan yang konkret untuk Polri agar aksi bersih-bersih oleh Kapolri tidak hanya di atas kertas, tapi dirasakan sampai ke lapisan masyarakat paling bawah,” tambah lulusan master University of Leicester Inggris ini.

Sebelumnya, Puan meminta Polri berbenah diri menyusul adanya kasus narkoba yang diduga melibatkan petingginya. Ia mengingatkan narkoba jangan sampai merusak institusi yang seharusnya melindungi masyarakat dari kejahatan luar biasa tersebut.

“Kasus yang saat ini terjadi harus menjadi momen bersih-bersih Polri dari oknum yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Tidak boleh ada mafia narkoba di kepolisian kita,” kata Puan, Jumat (14/10).

Puan juga meminta Polri untuk membuka diri apabila ada informasi mengenai kasus-kasus narkoba.

“Bila perlu Polri membuka hotline yang bisa diakses masyarakat untuk melaporkan semua kasus narkoba, termasuk yang melibatkan oknum kepolisian,” tutur Puan.