JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, mengajak masyarakat bijak mengelola rekam jejak digital. Menurutnya, setiap aktivitas internet dapat meninggalkan informasi yang membentuk identitas dan memengaruhi reputasi seseorang di masyarakat.
“Setiap aktivitas digital meninggalkan jejak yang dapat membentuk identitas seseorang, sehingga masyarakat harus lebih bijak menggunakannya,” ujar Yudha. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Webinar Literasi Digital Komdigi bersama Komisi I DPR RI, Senin, 9 November 2026, di Tangerang Selatan.
Yudha menjelaskan, rekam jejak digital terbagi menjadi dua jenis, yakni jejak digital aktif dan pasif. Jejak aktif berasal dari unggahan dan komentar, sedangkan jejak pasif terekam otomatis melalui aktivitas penggunaan layanan digital.
“Informasi yang sudah dihapus belum tentu benar-benar hilang karena masih berpotensi disalin, disimpan, dan disebarkan kembali,” katanya. Ia mengingatkan, jejak digital dapat memengaruhi kehidupan sosial maupun profesional, termasuk reputasi seseorang dalam lingkungan pekerjaan.
Dalam aspek pelindungan data, Yudha mengingatkan masyarakat mengenai hak-hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Masyarakat berhak mengakses, memperbaiki, memperbarui, serta meminta penghapusan data pribadi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pengguna internet harus memahami haknya dalam melindungi data pribadi, termasuk mengetahui mekanisme penghapusan informasi,” ujarnya. Ia juga menjelaskan, penghapusan data berbeda dengan delisting karena penghilangan tautan tidak otomatis menghapus informasi dari situs sumber.
Untuk menjaga keamanan akun, Yudha menyarankan penggunaan kata sandi kuat, unik, serta mengaktifkan autentikasi multifaktor. Masyarakat juga perlu mewaspadai phishing dan rutin memperbarui perangkat maupun aplikasi yang digunakan sehari-hari.
Sementara itu, akademisi dan pakar budaya digital, Dr. Rulli Nasrullah, M.Si., mengatakan rekam jejak digital membentuk identitas seseorang. “Rekam jejak digital tidak selalu menjadi ancaman, tetapi dapat menjadi aset untuk membangun identitas positif,” jelasnya.
Menurut Rulli, masyarakat dapat membangun reputasi melalui konten edukatif, portofolio digital, karya, publikasi, dan kontribusi sosial. Ia juga memperkenalkan prinsip 5P, yaitu Periksa informasi, Pikirkan kelayakan, perhatikan Privasi, Pertimbangkan dampak, dan Pertanggungjawabkan konten.
Ketua Utama Asosiasi Digital Ekonomi Kreatif, Muhammad Arbani, mengingatkan berbagai ancaman akibat aktivitas digital yang tidak dikelola secara bijak. Risiko tersebut meliputi phishing, pencurian identitas, doxing, perundungan siber, kebocoran data, hingga penipuan daring.
“Data pribadi seperti NIK, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, dan biometrik harus dilindungi dari penyalahgunaan,” kata Arbani. Ia mengingatkan, menghapus unggahan tidak menjamin seluruh salinan informasi ikut terhapus karena masih tersimpan melalui tangkapan layar.
Arbani mendorong masyarakat memanfaatkan rekam jejak digital untuk membangun personal branding melalui kreativitas dan konten edukatif. “Ada tiga prinsip penting, yaitu Digital Awareness, Digital Responsibility, dan Digital Protection yang harus diterapkan setiap pengguna internet,” ucapya.
