JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Munculnya isu yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi persoalan besar dan sangat serius yang tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kejelasan segera.
Penyadapan terhadap Presiden oleh siapapun terlebih diduga oleh suatu jejaring para pejabat negara, adalah perbuatan keji yang logikanya menjurus pada tindakan “makar”. Karena itu isu keterkaitan Ketua Umum Partai Golkar tersebut telah menyentuh integritas dan kredibilitas kepemimpinan serta kehormatan dan martabat Partai Golkar.
Wakil Sekretaris Jenderal SOKSI, Azis Narang, berpandangan bahwa dalam situasi seperti ini Bahlil selaku Ketua Umum Partai Golkar harus berjiwa besar dengan memberikan segera klarifikasi secara langsung, terbuka, dan jujur kepada publik.
Menurutnya, rakyat tidak membutuhkan sekadar pernyataan normatif atau penyangkalan melalui pihak lain seperti pernyataan pers Sekjen Partai Golkar, melainkan penjelasan langsung saudara Bahlil sebagai pribadi dan Ketua Umum yang terikat dengan tanggung jawab moral dan politik atas jabatannya. Integritas dan martabat Partai Golkar tidak boleh dipertaruhkan, tegasnya kepada wartawan pada Jumat malam (06/11/2026) di Jakarta.
Kader senior SOKSI ormas pendiri Golkar itu menegaskan, ada dua hal mendasar yang harus dijelaskan. Pertama, apabila Bahlil memang mengetahui, terlibat, atau memiliki peran dalam jejaring penyadapan ilegal tersebut, ia harus berani mengakui keadaan yang sebenarnya dan secara ksatria mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, tanpa harus menunggu proses pembuktian hukum.
Kedua, apabila faktanya Bahlil sama sekali tidak terlibat, ia tentu berhak menyampaikan bantahan secara jujur, terbuka dan tegas. Namun, pernyataan itu harus benar-benar berdasarkan fakta, bukan sekadar penyangkalan untuk meredam kegaduhan dan mempertahankan jabatan. Sebab, kebenaran pernyataan tersebut mempertaruhkan kredibilitas dan martabat partai yang pada waktunya dapat diuji melalui pengungkapan fakta dalam proses hukum.
“Yang dituntut SOKSI adalah kejujuran dan jiwa besarnya sebagai konsekuensi dirinya selaku Ketua Umum Partai Golkar. Kalau memang terlibat, akui dan mundur tanpa harus menunggu proses hukum untuk mengambil tanggung jawab moral dan politik. Sebaliknya, kalau memang tidak terlibat, sampaikan terbuka dan tegas. Tetapi jangan sampai hari ini menyangkal, lalu kelak fakta dan proses hukum justru membuktikan sebaliknya,” tegas Wasekjen SOKSI hasil Munas XI SOKSI Tahun 2022 di Pekanbaru itu.
Lebih lanjut menurut Azis, persoalan ini harus dikaitkan dengan PDLT: Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela, yang selama ini menjadi pedoman nilai dalam tradisi kaderisasi Partai Golkar. PDLT bukan sekadar semboyan, melainkan standar etik dan moral yang harus tercermin dalam perilaku, rekam jejak, dan tanggung jawab setiap pemimpin.
Seorang Ketua Umum tidak cukup hanya memiliki dukungan politik dan kemampuan mengonsolidasikan kekuatan. Ia juga harus memiliki integritas, keteladanan, kejujuran, serta keberanian mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang menyangkut kepentingan partai maupun negara.
Karena itu, klarifikasi langsung oleh Bahlil menjadi sangat penting sebelum persoalan ini berkembang lebih jauh. Proses hukum penyadapan ilegal itu sendiri tetap harus berjalan secara independen untuk mengungkap fakta dan menentukan siapa saja yang terlibat pelanggaran hukum didalamnya. Namun, tanggung jawab moral dan politik seorang pemimpin tidak harus menunggu putusan hukum. Keduanya merupakan ranah yang berbeda, tetapi sama-sama penting.
“Jangan sampai jabatan justru menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab. Prinsip Tidak Tercela menuntut seorang pemimpin berani berkata benar, termasuk ketika kebenaran itu mungkin membawa konsekuensi terhadap dirinya sendiri,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Menanggapi isu adanya sikap pihak tertentu dari Partai Golkar yang menantang buka-bukaan dalam kasus penyadapan ini, Azis menyatakan “yang perlu dibuka adalah siapa saja oknum Partai Golkar yang turut dalam jejaring operasi penyadapan itu, apa motif dan tujuannya serta siapa saja penggunanya. Sedangkan apa saja hasil sadapan itu prinsipnya tidak diperlukan dan itu merupakan rahasia negara, tegasnya.
Lebih lanjut Azis menambahkan, apabila dalam klarifikasinya Bahlil menyatakan terlibat dan mengundurkan diri, atau kemudian terdapat keadaan yang mengharuskan pergantian kepemimpinan, Partai Golkar harus segera memberhentikan saudara Bahlil sebagai anggota dan kader Partai Golkar serta menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) sesuai mekanisme organisasi yang diatur AD/ART.
Dalam MUNASLUB tersebut, SOKSI berharap forum tertinggi partai itu tidak hanya sebagai forum pergantian Ketua Umum dan jajarannya, tetapi sekaligus menjadi momentum rekonsolidasi dengan pembenahan integritas Partai Golkar meliputi tiga hal strategis.
Pertama, mengembalikan khittah dan jati diri Golkar sebagai kekuatan politik negara dengan karya kekaryaan membangun negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai doktrin karya siaga gatra praja. Kedua, memperkuat kembali sistem dan tradisi kaderisasi dengan kepemimpinan yang bertumpu pada prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela atau integritas dan kapasitas dalam proses organisasi yang sehat.
Kepeloporan dalam pembangunan dan pembaharuan harus dikembalikan dalam gerak perjuangan politik Golkar. Ketiga, memulihkan soliditas dan kemandirian partai agar tidak terseret paradigma politik kekuasaan sempit oleh kepentingan jejaring kekuasaan tertentu yang mencederai jatidiri Partai Golkar.
Dalam konteks kepemimpinan nasional saat ini, Azis berpandangan bahwa Partai Golkar harus mengambil peran proaktif yang konstruktif dan efektif sehingga optimal mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dengan visi misi Asta Cita untuk mengakhiri Paradoks Indonesia.
Dukungan optimal tersebut tentu sejiwa dan senafas dengan karakter, kemandirian, dan daya gagasan serta karya kekaryaan Partai Golkar sebagai kekuatan politik yang memiliki tanggung jawab kebangsaan dan kerakyatan serta kenegaraan.
Konsisten dengan itu, rekonsolidasi melalui Munaslub juga harus mencakup evaluasi dan kristalisasi terhadap semua individu atau jejaring di lingkungan Partai Golkar yang memiliki afiliasi dengan kekuatan dibalik operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden. Hal ini penting agar Partai Golkar menjaga dirinya untuk tidak menjadi instrumen kepentingan sempit jejaring kekuatan politik sempit mana pun.
Lebih jauh, Azis menilai persoalan ini harus menjadi refleksi kritis bagi Partai Golkar mengenai pentingnya kepemimpinan yang berakar pada tradisi kaderisasi dan kekuatan internal partai. Kepemimpinan tidak semestinya hanya ditentukan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan atau konfigurasi dukungan politik sesaat.
Pengalaman pergantian kepemimpinan Golkar pada Munaslub 2024, menurutnya, cukup menjadi bahan pelajaran dan evaluasi mengenai kesinambungan kaderisasi, rekam jejak pengabdian, dan legitimasi kepemimpinan yang tumbuh dari proses kaderisasi Partai Golkar.
Menjawab pertanyaan wartawan apakah sikap dan pernyataannya sebagai Wasekjen SOKSI mewakili sikap resmi SOKSI, Azis menegaskan “ya...tadi saya sendiri sudah diskusi dan mendapat arahan langsung Bang Ali Wongso selaku Ketua Umum SOKSI. SOKSI mendukung penuh POLRI dan Institusi terkait untuk membongkar jaringan penyadapan terhadap Presiden dan mengusut dugaan makar tanpa pandang bulu.”
Mengakhiri wawancara, Azis Narang menegaskan bahwa kepentingan terbesar Partai Golkar sesuai jatidirinya bukanlah mempertahankan seseorang dalam jabatan, melainkan menjaga kehormatan organisasi dan memastikan Partai Golkar tetap berada pada khittah perjuangannya.
“Jabatan Ketua Umum atau apapun bukan segala-galanya. Martabat partai, integritas kader, dan kepentingan negara harus ditempatkan jauh di atas kepentingan pribadi. Karena itu, SOKSI meminta saudara Bahlil menunjukkan jiwa besar: jika memang terlibat, akui dan mundur; jika tidak, nyatakan dengan jujur dan terbuka tanpa “drama”. Tetapi SOKSI mengingatkan agar jangan sampai klarifikasi hari ini justru menjadi persoalan yang lebih besar apabila kelak terbukti tidak sesuai dengan fakta. Inilah ujian integritas dan kepemimpinan yang sesungguhnya,” tutup Azis Narang.
