Berita
Oleh Yunan Nasution pada hari Senin, 22 Jun 2015 - 11:35:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Kasus TPPI, Bareskrim Polri Periksa Dahlan Iskan

90DAHLAN_ISKAN_3.jpg
Dahlan Iskan (Sumber foto : Indra Kusuma/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Senin (22/6/2015). Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi.

"Yang bersangkutan (Dahlan Iskan) diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi PT TPPI," ujar Kepala Subdirektorat I Dittipikor Bareskrim Polri AKBP Ade Deriyan, saat dihubungi, Senin (22/6/2015).

Diketahui, pada tahun 2010, PT PLN menunjuk PT TPPI untuk memasok high speed diesel (HSD) atau solar industri ke sejumlah pembangkit listrik di Medan dan Surabaya. Jumlah total solar yang dipasok yakni 1,25 juta kilo liter. Diduga kuat ada unsur tindak pidana korupsi dalam kerja sama itu.

Perkara dugaan korupsi ini masih dalam tahap penyelidikan. Gerbang masuk pengusutan perkara ini adalah pengusutan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri atas perkara dugaan korupsi kondensat yang melibatkan BP Migas sebagai pemegang wewenang kondensat dengan PT TPPI sebagai pemenang proyek penjualan kondensat.(yn)

tag: #kasus tppi  #dahlan iskan  #bareskrim  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

KPK Periksa Angota DPR Ihsan Yunus Kasus Pengadaan Alat Kesehatan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus, memenuhi panggilan Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/4/2024). Dia diperiksa sebagai saksi ...
Berita

Hardjuno Pertanyakan Ketegasan Pemerintah dan DPR Soal Pemberantasan Korupsi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan public seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih abu-abu ...