JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pidato politik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT PDIP ke-50 yang menyatakan bahwa Jokowi tidak ada apa-apanya jika tak diusung partai politik terkhusus PDIP dalam merengkuh kekuasaan.

Sontak pernyataan tersebut memantik beragam spekulasi dari sejumlah kalangan termasuk para aktivis.

Aktivis Senior, Ariady Achmad menilai, pernyataan tersebut menyiratkan bahwa praktek ketatanegaraan tak bisa dilepaskan dari peran vital partai politik sebagai pemegang kunci utama dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negara.

"Pernyataan ibu Mega itu seolah menegaskan bahwa parpol punya kuasa menentukan segala arah kebijakan bangsa dan negara termasuk menentukan calon pemimpin bangsa," ujar eks Sekjen DPP Pemuda Pancasila itu kepada wartawan, Selasa (10/01/2023).

Menurutnya, Megawati seolah ingin menegaskan bahwa rezim kekuasaan tak perlu terlalu jauh mencampuri urusan calon pemimpin bangsa ke depan.

"Ibu Mega seolah ingin menegaskan bahwa itu urusan parpol. Penegasan itu sangat gamblang dalam pidatonya. Pertama, ibu Mega singgung soal komitmen PDIP yang taat konstitusi terkait masa jabatan presiden. Kedua, beliau singgung soal pemimpin jika tanpa andil parpol tidak ada apa-apanya," jelas Ariady.

Ariady menambahkan, apa yang dilontarkan PDIP melalui ketua umumnya terkait peran strategis parpol sebenarnya sudah terlebih dahulu dilakukan Surya Paloh.

"NasDem ketika usung Anies itu kan gerakan politik penuh pesan penting bagi rezim kekuasaan. Bacaannya begini, pertama, Surya Paloh seolah ingin menegaskan bahwa Anies sosok yang pas untuk lanjutkan program pembangunan yang digagas Jokowi. Kedua, Nasdem seolah memberikan pesan bahwa urusan kepemimpinan itu urusan parpol," kata Ariady.

Apa yang dilakukan NasDem yang dengan gamblang menyatakan dukungan kepada Anies sebagai capres, kata Ariady, merupakan gambaran bahwa parpol punya kekuatan yang absolut untuk mengatur dan menentukan bangsa dan negara ini.

"Buktinya kekuasaan tak berdaya ketika dengan gamblang Nasdem bermanuver dukung Anies. Isu reshuffle pun gak pernah terealisasi, artinya itu membuktikan bahwa parpol memang punya power melebihi rezim," tandasnya.

Apa yang dilakukan NasDem, Ariady kembali mengatakan, kini tengah diikuti parpol lainnya.

"Pertemuan delapan parpol kemarin soal penolakan sistem pemilu tertutup itu hanya kamuflase saja. Pesan pentingnya sebenarnya yaitu mereka ingin menunjukkan kepada rezim agar tidak coba-coba atur urusan parpol. Jika atur-atur terlalu jauh, mereka ingin tegaskan bahwa mereka bisa lakukan konsolidasi secara cepat dan terukur untuk tekan kekuasaan. Pertemuan itu kemarin tak lebih sebagai sinyal bargain saja dengan kekuasaan," urainya.

Jadi menurutnya, upaya rezim mengkonsentrasikan dan mengkonsolidasikan jalannya kekuasaan sesuai keinginannnya terkesan terlambat.

"Sudah terlambat dan kehilangan momentum untuk taklukan parpol. Buktinya, NasDem usung Anies rezim hanya sibuk berwacana soal reshuffle tanpa realisasi, pertemuan delapan parpol dan terbaru pidato politik ibu Mega. Peristiwa-peristiwa politik tersebut menunjukkan bahwa rezim kekuasaan dengan parpol tengah dipenuhi ketegangan sebenarnya. Ini soal pertarungan rezim Jokowi yang berhasrat melanggengkan legacynya namun terbendung oleh manuver parpol," pungkasnya.