JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Bawaslu mengantisipasi potensi politik uang. Hal ini yang berpotensi terjadi di kawasan industri.

Demikian dikatakan Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian, Sabtu (13/5/2023). "Ini supaya pengawas pemilu lebih memberi perhatian, hampir di seluruh dunia kerja yang pendapatan hariannya itu memang di bawah rata-rata," ujarnya.

Menurut Saurlin, pendapatan di bawah rata-rata, bukan hanya untuk buruh. Tetapi juga menimpa para petani dan mahasiswa.

"Mereka rentan semua. Yang tidak memiliki pendapatan di atas rata-rata," kata Saurlin.

Saurlin manegaskan, masalah politik uang ini problema demokrasi dalam pelaksanaan pemilu. Sehingga proses pemilu yang demokratis bisa dihasilkan.

"Jangan sampai didominasi oleh politik uang. Karena politik uang yang mendominasi maka politik uang akan merusak hasil pemilu," katanya.

Temuan Komnas HAM yang dilakukan pada April-Mei 2023. Memperlihatkan, sebagian besar praktik politik uang masih terjadi di wilayah industri di tanah air.

Menurut Saurlin, potensi politik uang ini terjadi lantaran jumlah masyarakat yang berasal dari desa dan bekerja di kawasan industri cukup tinggi. "Kita melakukan pengawasan dan pengamatan di berbagai wilayah Indonesia, praktik politik uang bisa terjadi," ujarnya.