JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani mengangkat isu krisis kemanusiaan di Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo, NTT, pekan lalu. Upaya puan yang mendorong perdamaian di Myanmar dinilai memperkuat diplomasi Indonesia untuk mencapai perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

“Terkait Myanmar, sikap Puan yang menyatakan komitmen AIPA dalam mendorong pemulihan perdamaian dan demokrasi juga semakin memperkuat diplomasi jalur satu Indonesia yang didorong Presiden Jokowi,” kata Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, Senin (15/5/2023).

Seperti diketahui, krisis kekerasan di Myanmar semakin parah setelah meningkatnya kekerasan sejak kudeta militer penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 2021. Lebih dari 3.450 warga sipil tewas sejak peristiwa kudeta tersebut dan ribuan lainnya masih dipenjara.

Isu krisis Myanmar diangkat Puan saat ia membacakan rekomendasi dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan forum parlemen negara-negara Asia Tenggara. Rekomendasi berupa produk yang diberi nama AIPA Message itu disampaikan Puan di ASEAN-AIPA Leaders Interface Meeting, sebuah sesi pleno di KTT ASEAN antara para pimpinan pemerintahan dan pimpinan parlemen negara-negara ASEAN.

Dalam kesempatan itu, Puan mendorong negara Asia Tenggara berjuang demi pemulihan perdamaian dan demokrasi di Myanmar. Anton mengatakan, peran Puan melalui jalur diplomasi parlemen terkait krisis Myanmar akan mengukuhkan sikap Indonesia terhadap isu-isu perdamaian.

“Bagaimanapun juga, publik akan mencermati keseriusan Indonesia yang ingin meakukan diplomasi total dalam penyelesaian krisis Myanmar,” ujar Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) tersebut.

Penanganan krisis Myanmar pun turut disinggung Presiden Jokowi di KTT ASEAN. Jokowi mengingatkan bahwa implementasi Five Point of Consensus yang menjadi platform dan mekanisme utama untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya belum ada kemajuan signifikan.

Pemerintah Indonesia pun menyatakan menggunakan ‘diplomasi senyap’ untuk berbicara dengan semua pihak yang terlibat konflik Myanmar dan memacu upaya tercapainya perdamaian. Oleh karena itu, cara Puan menekankan isu Myanmar di hadapan kepala negara-negara ASEAN dinilai telah membantu upaya Pemerintah Indonesia.

“Komitmen Jokowi yang siap melakukan pendekatan dengan berbagai stakeholder akan semakin sulit terealisasi jika tanpa dukungan nyata dari DPR," tutur Anton.

Di KTT ASEAN, Puan menyampaikan pesan AIPA terkait sejumlah isu yang ada di kawasan. Seperti pentingnya negara-negara Asia Tenggara menjaga perdamaian, kesatuan, sentralitas dan vitalitas ASEAN sebagai faktor yang menjamin perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan.

AIPA juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di kawasan untuk meningkatkan kemampuan tanggap ketahanan ASEAN sambil berfokus pada ketahanan energi dan pangan dalam konteks kawasan dan komunitas global yang dinamis. Lalu terkait pentingnya ASEAN mempromosikan ekonomi atau investasi hijau serta mendorong keseimbangan berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan hukum.

Rekomendasi lainnya yakni mengenai peningkatan efisiensi operasional mekanisme ASEAN dan mitranya, termasuk AIPA. Kemudian dorongan terhadap inovasi, transfer, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Secara khusus, delegasi DPR RI yang dipimpin Puan mengangkat isu perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dan maraknya PMI yang menjadi korban kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di ASIA Tenggara. Anton pun memberi apresiasi untuk Puan yang mendorong isu perlindungan PMI mengingat banyak pekerja migran dari Indonesia yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan transnasional.

“Pernyataan Puan Maharani terkait isu perlindungan PMI dalam pertemuan puncak negara ASEAN tentu merupakan hal positif dan perlu mendapat apresiasi,” tutur penulis buku ‘Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua’ tersebut.

“Terlebih, pidato ini disampaikan di NTT yang dikenal sebagai salah satu kantong PMI,” imbuh Anton.

Isu perlindungan PMI dinilai memang sangat membutuhkan langkah konkret dari Pemerintah serta penguatan kerja sama lintas negara dalam membangun tata kelola regional terkait migrasi aman. Apalagi, menurut Anton, setidaknya tercatat 75% korban perdagangan orang di Asia berasal dari Asia Tenggara.

“Malaysia dan Thailand juga telah menjadi destinasi atau jalur perdagangan manusia dari negara-negara lain di Asia Tenggara,” ucapnya.

Dengan mendorong isu perlindungan PMI di konferensi tertinggi di Asia Tenggara itu, Puan dinilai menunjukkan dukungan DPR secara terbuka terhadap nasib pekerja migran. Pernyataan Puan pun disebut semakin menekankan bahwa Indonesia ingin memaksimalkan pendekatan diplomasi multijalur guna mendorong isu perdagangan orang dan pelindungan pekerja migran untuk menjadi agenda bersama di kawasan.

“Pernyataan Ketua DPR setidaknya semakin mempertegas sikap dan komitmen Indonesia dalam melawan kejahatan transnasional perdagangan orang,” sebut Anton.

Dalam kesepakatan regional, ASEAN sebenarnya sudah memiliki pengaturan seperti ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW) dan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC). Meski begitu, disampaikan Anton, belum ada hasil positif dari instrumen tersebut.

“Bahkan mekanisme sub-regional juga sudah ada seperti Greater Mekong Sub-regions (GMS). Akan tetapi, instrumen dan pengaturan tersebut belum memberikan hasil dikarenakan negara-negara ASEAN menganggap hal-hal tersebut sebagai soft-law dan tidak mengikat,” paparnya.

Oleh karenanya, dorongan dari Puan dinilai penting, apalagi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu kini tengah memegang posisi sebagai Presiden AIPA.

“Puan dapat memaksimalkan peran DPR untuk mendorong penguatan upaya pelindungan PMI termasuk penyelerasan proses pemberangkatan PMI, peningkatan kapasitas dan peran aparatur pemerintah desa guna memastikan praktik migrasi aman berlangsung di perusahaan penyalur,” terang Anton.

Sebelumnya dalam ASEAN-AIPA Interface Meeting, Puan menyinggung mengenai krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Ia mengatakan ASEAN harus mempertahankan mekanisme yang terbuka dan inklusif untuk pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik.

Puan juga ingin ASEAN tetap menjadi kekuatan yang andal dan kuat untuk mengatasi tantangan perdamaian serta keamanan di kawasan dan sekitarnya.

"Terkait hal ini, kami Parlemen Anggota AIPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan cabang eksekutif ASEAN untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar," tegas Puan.

Cucu Bung Karno ini pun turut menyinggung kemakmuran bagi semua masyarakat Asia Tenggara. Puan mengatakan, tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun di kawasan apalagi negara-negara anggota ASEAN telah bekerja secara kolektif untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Parlemen Anggota AIPA dapat membantu mengadvokasi kebijakan yang mempromosikan penyempitan kesenjangan pembangunan, pertumbuhan inklusif, ketahanan regional dan pembangunan berkelanjutan, sehingga menciptakan kemakmuran dan keadilan di Asia Tenggara," jelas mantan Menko PMK itu.

"Penting untuk mencapai pertumbuhan sosio-ekonomi yang inklusif agar kita dapat menjadikan ASEAN sebagai Epicentrum of Growth yang tidak meninggalkan siapa pun," sambung Puan.

Puan menambahkan, Pemerintah tidak dapat dan tidak boleh bekerja sendiri dalam menjawab tantangan kompleks yang dihadapi bangsa dan rakyat. Ia menilai AIPA punya peranan penting dan konstruktif dalam meningkatkan diplomasi parlementer serta dalam mendukung ASEAN untuk menjadi pusat pertumbuhan dan ketahanan yang lebih kuat.

"Dukungan legislatif dalam mendorong pemerintah mengambil keputusan yang tepat dan cepat diperlukan sebagai upaya menanggapi perkembangan dan tantangan yang dihadapi kawasan," tutup Puan.