JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo meminta agar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yakni Arifin Tasrif ikut cawe-cawe dalam urusan kebijakan ekspor pasir laut.

Permintaan Sartono begitu ia disapa sendiri dilontarkan lantaran kekhawatirannya terkait kebijakan yang diatur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) itu dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil RI.

“Pak menteri harus ikut "cawe-cawe" dalam hal ini,” tegas Sartono, Selasa (6/6/2023).

Sartono menegaskan, jika aturan penambangan pasir laut yang tertuang dalam
PP Nomor 26 Tahun 2023 merupakan kewenangan Kementerian ESDM bukan KKP.

Yang lazim terjadi, kata dia, perizinan ekspor hanya untuk pasir laut tapi dalam proses penambangannya bisa menguras habis satu pulau kecil.

Untuk itu, dia mendorong agar wewenang aturan dari Presiden Jokowi ini dapat dilimpahkan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif

“Kami akan ikut mendukung pengawasan dan aturannya bagaimana,” tandas Sartono.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pihaknya selalu mengikuti regulasi yang berlaku.

“Posisi ESDM, kita mengikuti aturan bahwa sedimen itu, pertama harus tidak mempunyai kandungan mineral dan harus melalui analisa laboratorium. Kesehatan laut domain LHK. Mengenai izin pengelolaan, itu berada di (pemerintah) daerah," kata dia.