Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 07 Jun 2023 - 19:59:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Dihadapan Menteri PUPR, Lasmi Sampaikan Tiga Poin Pembangunan di Banjarnegara

tscom_news_photo_1686142745.jpg
Lasmi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi V DPR RI, Lasmi Indaryani menyampaikan tiga poin penting untuk pembangunan di Banjarnegara saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (7/6/2023).

Dalam RDP yang dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tersebut, Lasmi berbicara mengenai perlunya mendorong percepatan pengembangan pariwisata di Dieng. Pasanga, Dieng sudah lekat menyandang predikat ‘negeri di atas awan’ atau ‘Eropa-nya Jawa Tengah’.

“Potensi wisata Dieng bisa menarik wisatawan untuk menikmati udara dingin dan pesona alamnya,” ucapnya.

Untuk mempromosikan Dieng lebih luas, dia juga mengumumkan bahwa akan ada Dieng Festival di bulan Agustus, yang terkenal dengan ritual pemotongan rambut gimbal dan pesta lampion.

Pihaknya juga tidak lupa mengingatkan Menteri PUPR tentang pentingnya perhatian terhadap program pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang menjadi wilayah dapil mereka.

Mereka mendorong Kementerian PUPR untuk lebih banyak lagi program padat karya yang dapat membantu meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk perbaikan jalan antar desa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Selain itu, masih banyak desa membutuhkan perbaikan jalan antar desa. Jadi perlu ada perhatian dari Kementerian PUPR agar pembangunan merata di seluruh Indonesia dan tidak hanya terpusat di lokasi tertentu, seperti IKN,” paparnya.

Legislator dari Banjarnegara tersebut juga menyampaikan usulan-usulan dari masyarakat, seperti penyediaan rusus khusus bagi korban bencana tanah longsor di Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara.

Terkait relokasi korban longsor Desa Aribaya, bahwa dokumen yang diperlukan, termasuk surat pembebasan lahan, sudah lengkap dan siap untuk dieksekusi.

Mengingat desa ini masuk dalam kategori rawan bencana, relokasi penduduk menjadi hal yang sangat mendesak untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka.

Selain program relokasi, juga diusulkan peningkatan kapasitas air baku melalui pembangunan intake pada sumber mata air.

Usulan terakhir yang disampaikan adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dengan kapasitas 50 liter per detik yang bertujuan untuk mempercepat akses air minum bersih bagi masyarakat.

Anggota komisi V mengharapkan agar usulan-usulan tersebut dapat segera dipertimbangkan Kementerian PUPR dan mendapatkan dukungan untuk direalisasikan.

Mereka menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam menjawab usulan-usulan tersebut, Menteri PUPR, Basuki, menyambut baik masukan tersebut.

Dia menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

“Pemerintah akan memperhatikan dengan seksama usulan pembangunan rusus bagi korban bencana tanah longsor di Desa Aribaya,” ucapnya.

Selain itu, Basuki juga berjanji untuk meningkatkan kapasitas air baku melalui pembangunan intake pada sumber mata air Kaliamis dan pembangunan IPA dengan kapasitas 50 liter per detik.

tag: #lasmi  #partai-demokrat  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...