Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 25 Jun 2015 - 20:42:19 WIB
Bagikan Berita ini :

Dirut Telkom Bantah Jual Mitratel Rp1,2 Miliar per Tower

23TELKOM-KOMISI6_1.jpg
RDP Komisi VI DPR dengan Direksi Telkom (Sumber foto : Indra/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Utama PT. Telkom Alex J. Sinaga membantah pihaknya menjual Mitratel seharga Rp1,2 miliar/ tower. Bantahan tersebut diungkapkan saat RDP dengan Komisi VI DPR, Kamis (25/6/2015).

"Telkom melakukan aksi korporasi untuk menjadi pemain dominan di industri menara melalui pertukaran saham Mitratel dengan saham TBI yang merupakan salah satu perusaan tower terbuka yang terbaik di Indonesia," kata Alex.

Menurut Alex, nilai bisnis tower didorong bukan hanya oleh jumlah (skala), tetapi juga oleh tenansi dan kualitas tenan serta independensinya. Hal ini kata dia, dilakukan melalui kerjasama dengan patner mumpuni.

"Sebelum nilai jual turun, kita cepat-cepat melakukan kerjasama untuk memperbaiki jaringan lebih luas," ungkapnya.

Dengan begitu, kata Alex, Telkom mempunyai keinginan untuk memiliki saham di salah satu listed operator tower independent terbaik di Indonesia. Hal itu guna mewujudkan sasaran strategis menjadi leading operator menara telkomunikasi di Indonesia dan regional. (iy)

tag: #Komisi VI DPR  #telkom  #mitratel  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...