JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Anggaran DPR RI mengapresiasi atas terlaksananya penyampaian Laporan Hasil Pemerintah (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah, Banggar DPR RI mengingatkan agar penyerapan APBN dan APBD 2024 dilakukan dengan baik.

“Kami mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung hal tersebut kami juga akan berkomitmen mendorong penguatan penyerapan APBN dan APBD kedepannya,” ujar Anggota Banggar DPR RI, Charles Meikyansah, Selasa (9/7/24).

Menurut Charles, pengawasan penyerapan anggaran negara adalah hal yang penting demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan situasi politik mengingat kondisi ekonomi global saat ini sedang penuh tantangan.

“Kami mengingatkan kepada Pemerintah untuk memperketat pengawasan penyerapan APBD dan APBN demi memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan bermanfaat dengan maksimal untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan investor, ” ujar Legislator asal Dapil Jawa Timur IV itu.

Charles pun menjelaskan, bahwa penguatan pengawasan penyerapan akan dibahas secara lebih detail dalam rapat-rapat kerja dengan Pemerintah. Melalui fungsi pengawasannya, DPR akan melihat lebih rinci bagaimana alokasi anggaran pada program dan kegiatan kementerian/lembaga terealisasi sesuai dengan rencana.

“Dan tentunya penyerapan anggaran harus betul-betul diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat,” tegas Charles.

Menurutnya, opini WTP yang diterima oleh Pemerintah merupakan sebuah pencapaian dari kerja keras dan bukti penting yang menunjukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, Charles mendorong agar Pemerintah terus meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola uang negara.

“Ini adalah bukti nyata dalam upaya bersama agar terjaganya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara,” sebut Charles.

Charles juga menyoroti akan bergantinya Pemerintahan untuk periode APBN tahun 2024, sehingga diharapkan masa transisi pergantian Pemerintahan tidak akan berdampak pada program anggaran negara.

“Kami harapkan masa peralihan nanti dilakukan dengan baik agar masyarakat tetap dapat menerima manfaat dari kebijakan dan program-program Pemerintah,” tuturnya.

Charles juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang kondusif.

“Hal ini untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan baik,” ucap Charles.

Laporan dari BPK ini pun diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

“Saya harap dengan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahwa semua anggaran yang keluar demi mensejahterakan rakyat dengan memberikan banyak manfaat,” kata Charles.

Charles menambahkan, DPR melalui komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya akan menjadikan LHP dan LKPP dari BPK RI ini sebagai acuan dalam menyusun program-program kerja bersama Pemerintah ke depan.

“Kami meminta kepada Pemerintah baik Kementerian/Lembaga untuk mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI agar terjaganya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ungkap Anggota DPR yang juga bertugas di Komisi XI tersebut.

Charles mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengelola keuangan negara. Untuk itu ia menyebut DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan penyerapan APBN dan APBD mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” terang Charles.

“Kami akan terus mengawasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga," sambungnya.

Banggar DPR pun berharap agar pemerintah terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. DPR disebut mendukung penuh upaya Pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara.

“Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Charles.