JAKARTA, TEROPONGSENAYAN.COM - Kekuasaan, pada hakikatnya, adalah amanah. Namun sejarah dunia berulang kali menunjukkan bahwa kekuasaan juga bisa menjelma menjadi candu—menggiurkan, memabukkan, bahkan membinasakan. Ia bukan sekadar alat untuk mengatur, melainkan godaan yang dapat mengubah jati diri seseorang, menjauhkan pemimpin dari cita-cita awalnya.

Lihatlah bagaimana sejarah mencatat transformasi para penguasa. Uni Soviet, di bawah Stalin, mengokohkan kekuasaan dengan ketakutan dan penyingkiran. Di tangan Stalin, negara menjadi mesin totalitarian yang menuntut loyalitas mutlak. Puluhan tahun kemudian, Vladimir Putin mewarisi jejak otoritarianisme tersebut dengan wajah baru: modern, populis, namun tetap represif. Demokrasi hanya tampak di permukaan; kendali tetap berada di satu tangan.

Tiongkok pun tidak jauh berbeda. Mao Zedong memimpin revolusi rakyat, tetapi revolusi itu berubah menjadi bencana kemanusiaan. Di bawah Mao, rakyat diminta tunduk total kepada partai dan ideologi. Kini, Xi Jinping hadir sebagai simbol kebangkitan nasional dan modernisasi, tetapi juga menghapus batas masa jabatan presiden dan memperkuat kultus personalitas—langkah yang mengingatkan pada masa lalu yang kelam. Di tengah kemajuan ekonomi, ruang kebebasan menyempit.

Indonesia pun memiliki cerita serupa. Soekarno, sang proklamator, memulai kepemimpinan dengan semangat revolusioner dan visi kebangsaan yang kuat. Namun pada akhirnya, ia membungkus kekuasaan dalam konsep “demokrasi terpimpin” yang sesungguhnya menyingkirkan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Kepemimpinan yang awalnya berpijak pada suara rakyat, berubah menjadi kekuasaan yang berpusat pada satu figur.

Reformasi 1998 membuka harapan akan perubahan. Muncullah Joko Widodo, sosok yang lahir dari rakyat kecil dan membawa harapan baru akan kepemimpinan yang merakyat dan bersih. Namun waktu berjalan, dan kekuasaan menuntut kompromi. Dalam upayanya mempertahankan stabilitas, Jokowi menjalin aliansi dengan berbagai kekuatan lama, bahkan mengangkat rival politiknya ke lingkar kekuasaan. Kini, Prabowo Subianto, yang dulunya adalah oposisi tegas, justru tampil sebagai penerus tampuk kekuasaan. Sebuah ironi politik yang memperlihatkan betapa cairnya garis antara idealisme dan pragmatisme saat kekuasaan menjadi tujuan.

Pertanyaannya: mampukah Prabowo tetap menjadi dirinya sendiri? Atau akan hanyut dalam arus candu kekuasaan seperti para pendahulunya?

Kekuasaan bisa menjadi berkah jika dijalankan dengan kerendahan hati, transparansi, dan komitmen moral. Namun bisa pula menjadi malapetaka bila hanya menjadi alat pelanggengan diri dan kroni. Sejarah bukan sekadar kilas balik, tapi peringatan. Dan bangsa yang lalai membaca peringatan, akan mengulang kesalahan yang sama.

Candu kekuasaan tidak mengenal ideologi, latar belakang, atau niat awal. Ia menguji karakter, membongkar topeng, dan memaksa kita bertanya: siapa yang masih menjadi dirinya sendiri setelah duduk di singgasana?

Hanya pemimpin sejati yang mampu menjawabnya.