JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota parlemen perempuan anggota negara-negara Organisasi Islam (OKI) berdiskusi di DPR dalam Konferensi Perempuan Muslim Parlemen atau Conference of Muslim Women Parliamentarians. Agenda ini merupakan rangkaian acara pelaksanaan Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah.

Adapun PUIC ke-19 diselenggarakan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025. Forum perempuan Muslim Parlemen atau 12th Conference of Muslim Women Parliamentarians digelar hari ini, Selasa, (13/5/2025).

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yustiana Roba Putri mengungkap, forum ini membahas tentang perlunya memperjuangkan pemberdayaan perempuan di berbagai negara.

"Jadi salah satu forum yang sangat penting yang dimiliki oleh PUIC ini adalah forum Perempuan Muslim Parlemen, di mana kita membahas terkait tentang tantangan-tantangan perempuan parlemen di dunia," kata Irine Yustiana Roba Putri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5/2025).

"Karena banyak negara memberikan contoh yang baik, tetapi juga banyak negara-negara yang mengalami stagnan terkait dengan perjuangan pemberdayaan perempuan," sambungnya.

Irine pun menyinggung hasil Komisi Tentang Status Wanita atau The Commission on the Status of Woman (CSW) yang diselenggarakan di PBB. CSW menyatakan bahwa perjuangan pemberdayaan perempuan dikatakan keluar jalur atau off track.

Padahal target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di dalamnya juga terdapat isu tentang pemberdayaan wanita (SDGs poin 5), hanya tinggal 5 tahun lagi.

"Sementara kita ketahui bahwa Beijing platform itu usianya sudah 30 tahun dan tinggal 5 tahun dari SDGs 2030. Kita punya SDGs 5 itu membahas mengenai pemberdayaan perempuan," tutur Irine.

Karena itu, Irine mengatakan, forum Perempuan Muslim Parlemen OKI digelar untuk menyamakan visi misi untuk menguatkan peran perempuan dalam mengambil kebijakan publik.

"Sehingga di dalam forum perempuan Muslim kali ini pun kita sama-sama menyamakan pandangan, bagaimana kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk perempuan bisa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan publik," paparnya.

Dalam forum yang mempertemukan para legislator perempuan dari negara-negara Muslim tersebut, DPR yang salah satunya diwakili oleh Anggota BKSAP, Melly Goeslaw, turut menyuarakan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan Kashmir.

Melly Goeslaw menekankan pentingnya solidaritas internasional dalam melindungi kelompok paling rentan, yakni perempuan dan anak-anak, di tengah konflik bersenjata. Apalagi, PBB mencatat lebih dari 15 ribu anak-anak dan lebih dari 8 ribu perempuan tewas sejak eskalasi konflik tahun lalu.

"Saya menyampaikan keprihatinan saya atas konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Ini adalah ujian bagi nilai-nilai bersama kita. Tidak ada tempat yang lebih mendesak daripada di Gaza," kata Melly dalam Conference of Muslim Women Parliamentarians yang digelar dalam rangkaian PUIC ke-19 di DPR.

Melly juga menyoroti kondisi infrastruktur kemanusiaan di Gaza yang sudah tidak lagi aman. Termasuk Rumah Sakit Indonesia yang kini mengalami kerusakan parah akibat serangan Israel.

"Ini mengingatkan kita bahwa bahkan infrastruktur kemanusiaan pun tidak lagi aman," tegasnya.

Melly yang juga bertugas di Komisi X DPR RI itu pun memastikan, Indonesia tetap konsisten dalam memperjuangkan perlindungan sipil di wilayah konflik sesuai hukum kemanusiaan internasional. Ia pun menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengadvokasi gencatan senjata dan akses kemanusiaan tanpa batas, termasuk pengiriman bantuan serta pengerahan kapal medis untuk mendukung korban konflik di Gaza.

"Indonesia percaya bahwa perdamaian dimulai dengan perlindungan. Ketika kita melindungi perempuan dan anak-anak dari keberuntungan perang, kita menegakkan pondasi perdamaian,” jelas Melly.

Lebih lanjut, Melly menyerukan agar seluruh negara anggota OKI melakukan aksi nyata dalam upaya perdamaian negara-negara berkonflik, termasuk ketegangan India dan Pakistan yang belakangan memanas dan telah menimbulkan banyak korban sipil.

"Marilah ini menjadi komitmen bersama kita untuk berdiri bersama mereka yang paling rentan. Tidak hanya dalam pernyataan, tetapi juga dalam tindakan yang tegas,” pungkas Melly.