JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyerukan penolakan terhadap gagasan relokasi warga Gaza dari Palestina beberapa waktu lalu disambut positif berbagai kalangan, termasuk akademisi. Ketegasan Puan menolak gagasan relokasi warga Gaza dinilai merupakan wujud komitmen negara terhadap kemerdekaan negara Palestina, sekaligus mewakili suara rakyat Indonesia.
"Suara Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR RI yang mewakili rakyat Indonesia tentang penolakan gagasan relokasi ini sungguh sangat tepat dan senafas dengan komitmen Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan dan mewujudkan perdamaian dunia," kata Rektor Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, KH Marzuki Wahid, Senin (19/5/2025).
“Menyetujui relokasi ini sama saja dengan mengusir warga Palestina secara halus dari negerinya sendiri yang telah bertahun-tahun diperjuangkan rakyatnya dan dunia,” imbuhnya.
Pernyataan tegas Puan yang menolak relokasi warga Gaza disampaikan dalam acara inagurasi pembukaan forum Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC). Dalam sidang forum parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) itu, Puan menyebut Gaza adalah milik Palestina sehingga gagasan relokasi warganya harus ditolak.
Sepakat dengan pernyataan Puan, Marzuki menekankan bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia harus berani bersuara nyaring untuk memastikan kemerdekaan Palestina dan mewujudkan perdamaian abadi di bumi Gaza.
"Sikap Mbak Puan tentang Palestina dan Gaza telah mewakili suara penduduk terbesar Muslim di dunia," sebut mantan Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Selain komitmen tegas yang sejalan dengan negara, Puan dinilai mewakili suara Indonesia karena ia menyampaikan hal tersebut di hadapan ratusan delegasi parlemen OKI dan negara-negara observer. Apalagi Puan saat itu berdiri memberi statement sebagai pucuk tertinggi lembaga legislatif Indonesia.
Menurut Marzuki, sebagai bagian dari warga dunia yang berpenduduk Muslim terbesar, suara Indonesia sangat diperhitungkan. Karenanya, Indonesia harus menunjukkan sikap yang tegas terhadap penghapusan segala bentuk penjajahan di dunia.
"Membangun ketertiban umum, dan mewujudkan perdamaian abadi, tak terkecuali di wilayah Gaza, Palestina," ungkap Marzuki.
Marzuki pun menilai, sikap tegas pimpinan lembaga Indonesia seperti Puan Maharani terhadap penyelesaian konflik dan perjuangan kemerdekaan Palestina sangat ditunggu publik internasional, khususnya negara-negara Islam dunia seperti OKI.
"Mbak Puan sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia dan sebagai pemimpin perempuan yang selalu mengedepankan kerukunan dan kedamaian, senantiasa ditunggu sikap tegas dan bijaknya, terutama di dalam penyelesaian konflik dunia secara damai yang menguntungkan dua belah pihak, win-win solution," jelasnya.
Adapun Puan saat ini mengemban amanah sebagai Presiden PUIC ke-19 menyusul keketuaan DPR RI di forum parlemen OKI itu. Dalam acara Konferensi PUIC ke-19 di mana DPR bertindak sebagai Ketua DPR pekan lalu, sejumlah perwakilan delegasi mengungkapkan optimisme terhadap Puan sebagai pemimpin forum parlemen OKI tersebut.
"Sikap bijak dan teguh dalam prinsip, seperti yang dilakukan Mbak Puan ini, senantiasa diharapkan oleh negara-negara di dunia," ujar Marzuki.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan penolakan terhadap gagasan relokasi warga Palestina dari wilayah Gaza dalam acara inagurasi pembukaan Konferensi PUIC ke-19 atau forum Uni Parlemen negara-negara yang tergabung dalam OKI.
Acara ini digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (14/5) malam. Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam sambutannya, Puan mengaku prihatin dengan kondisi kemanusiaan yang memburuk di Gaza, di mana masyarakat sipil menjadi korban perang, termasuk perempuan dan anak-anak yang mengalami kelaparan. Selain itu, rumah sakit dan sekolah pun tak luput dari kehancuran.
“Kita berkumpul hari ini di bawah bayang-bayang situasi yang menyedihkan di Gaza yang menyentuh nilai kemanusiaan kita. Kita harus dapat membantu dengan berbagai cara dan pengaruh yang kita miliki, untuk dapat mengakhiri situasi yang tidak berperikemanusiaan di Gaza," ucap Puan dalam pembukaan Konferensi PUIC ke-19 di Gedung DPR, Rabu, (14/4/2025), malam.
Menurut Puan, salah satu langkah nyata yang saat ini bisa dilakukan adalah menolak gagasan agar warga Palestina direalokasi dari Gaza. Puan menegaskan bahwa Gaza merupakan milik rakyat Palestina.
"Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina. Gaza harus dibangun kembali tidak hanya dengan gedung dan tembok namun juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan," tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.
Ketegasan Puan itu pun mendapat sambutan meriah dari Delegasi PUIC dan anggota DPR RI. Selain delegasi parlemen negara anggota OKI, adapula negara-negara observer yang hadir turut mengikuti acara ini.
Dalam momen ini, Puan juga mendorong parlemen negara-negara yang tergabung dalam PUIC untuk meningkatkan advokasi internasional bagi pengakuan resmi negara Palestina. Ia menegaskan parlemen harus berperan membantu kemerdekaan Palestina.
"Parlemen harus mendorong lebih banyak negara di dunia untuk secara resmi mengakui negara Palestina," tutur Cucu Bung Karno itu.
Puan mengajak semua pihak untuk terus mendorong penyelesaian damai atas konflik berkepanjangan ini melalui two state solution atau solusi dua-negara. Menurutnya, perjanjian antar dua negara ini menjadi solusi tepat menyelesaikan konflik di Palestina.
“Kita juga harus mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui Solusi Dua-Negara," kata Puan.
Komitmen dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di pembukaan Konferensi PUIC ke-19.
“Kalau kita lemah tidak mungkin kita bisa bantu Palestina, bahkan suara kita pun tidak akan didengar, suara kita didengar kalau kita bersatu dan kita kuat,” ujar Prabowo.
