JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai keikutsertaan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil adalah wujud nyata komitmen Indonesia untuk tetap nonblok. Dengan debut di BRICS, Indonesia pun dinilai aktif tampil sebagai pemain berpengaruh dalam kancah geopolitik dan ekonomi dunia yang kian multipolar.

"Indonesia kian menegaskan nonblok, bebas aktif. Kita tentunya bangsa dengan debut Indonesia di BRICS. Hal ini sekaligus menunjukkan Indonesia menjadi pemain berpengaruh di kancah internasional," kata Mardani, Kamis (10/7/2025).

Menurut Mardani, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS bukan sekadar pengakuan internasional atas Indonesia, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam memperkuat posisi bangsa dalam ekonomi dan politik global yang sedang mengalami transisi menuju keseimbangan yang lebih adil.

"Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS adalah momentum strategis untuk memperluas kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, membangun aliansi pembangunan yang setara,” jelasnya.

“Serta memperjuangkan sistem pembiayaan internasional yang lebih akomodatif bagi pembangunan nasional, peningkatan perdagangan yang saling menguntungkan, serta transfer teknologi yang inklusif," tambah Mardani.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, selama dua hari berturut-turut pada 6-7 Juli lalu. Kedatangan Prabowo merupakan momen bersejarah lantaran Indonesia resmi menjadi anggota penuh organisasi internasional yang terdiri dari 11 negara tersebut.

BRICS kini merepresentasikan 50 persen populasi dunia dan mencakup 35 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP) global, dengan keanggotaan yang kini terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia.

Terdapat sejumlah isu yang disampaikan Prabowo dalam KTT BRICS mulai dari semangat Bandung hingga isu global meliputi perubahan iklim dan krisis kesehatan.

Meski dihadapkan pada berbagai risiko atas keputusan Indonesia menjadi bagian dari BRICS, namun Mardani berpandangan langkah Indonesia sudah tepat untuk berani mengambil peran dalam satu organisasi internasional bergengsi.

"Pasti ada risiko. Tapi hidup harus maju. Bravo Presiden Prabowo!” tuturnya.

Mardani menyebut, BRICS sebagai forum ekonomi besar non-Barat menawarkan potensi besar untuk memperjuangkan sistem pembiayaan internasional yang lebih inklusif. Ia menilai hal ini menjadi peluang besar bagi kemajuan bangsa.

"Keanggotaan penuh Indonesia harus dimaknai sebagai peluang strategis untuk mendorong agenda global yang lebih relevan bagi kebutuhan domestik dan kawasan," ungkap Mardani.

Mardani pun menyambut baik arah kebijakan Presiden Prabowo yang berkomitmen memperluas jejaring persahabatan dan memperkuat kerja sama strategis antarbangsa demi mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia.

"Tentunya hal tersebut sejalan dengan semangat diplomasi kolektif dan multilateralisme konstruktif, serta memperkuat peran Indonesia sebagai jembatan dialog antara Global South dan dunia maju," terang Legislator dari dapil DKI Jakarta I itu.

Sebagai mitra strategis bagi banyak negara, Indonesia juga dinilai berpeluang memainkan peran moderat dalam BRICS. Mulai dari menjembatani kepentingan lintas kawasan, hingga mendorong tata kelola global yang berkelanjutan, lebih inklusif, dan berkeadilan.

"Indonesia memiliki kekuatan unik sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan mitra strategis bagi banyak negara di selatan dan utara,” ujar Mardani.

Di sisi lain, Mardani juga mendorong agar kerja sama antarparlemen dalam kerangka BRICS juga diperkuat, guna memperluas kolaborasi antarnegara. Diplomasi parlemen disebut memiliki peran penting dalam memperkaya perspektif dalam berbagai inisiatif lintas negara.

"Kami juga meyakini kerja sama antarparlemen di dalam BRICS bisa semakin diperkuat guna memperluas kolaborasi antarnegara anggota, tidak hanya di tingkat eksekutif, tetapi juga di ranah legislatif,” kata Mardani.

“Diplomasi parlemen akan memperkaya perspektif, meningkatkan transparansi, dan menjamin keberlanjutan serta akuntabilitas dalam berbagai inisiatif lintas negara," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan sinergi antara pemerintah dan parlemen menjadi kunci untuk memastikan kebijakan luar negeri Indonesia mencerminkan jati diri bangsa.

"Tidak hanya menguntungkan rakyat, tetapi juga mencerminkan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian, kemandirian, dan kerja sama antarbangsa yang saling menghormati," tutup Mardani.