JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Di tengah berbagai masalah yang tengah menghimpit kehidupan masyarakat, temuan beras premium opolosan yang tidak sesuai standar semakin menambah panjang deretan persoalan dalam distribusi sembako di pasaran yang merugikan. Tanggapan keras Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta perlindungan konsumen dan pelaku usaha kecil dianggap sebagai langkah penting untuk memberi tekanan pada pemerintah agar segera bertindak.

Menurut pengamat komunikasi politik dari The London School of Public Relations Business & Communication Institute (LSPR), Ari Junaedi, pernyataan Puan ini harus dipandang sebagai dorongan kuat bagi eksekutif untuk melakukan tindakan tegas terhadap praktek-praktek curang yang merugikan rakyat.

"Pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang meminta pemerintah hadir untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil harusnya dimaknai sebagai ‘tekanan’ legislatif terhadap eksekutif untuk segera bertindak dan tidak mendiamkan saja," kata Ari, Jumat (25/7/2025).

Seperti diketahui, Puan mengatakan temuan beras oplosan bukan hanya merugikan konsumen dari sisi ekonomi, tetapi juga mencoreng etika perdagangan dan semakin menekan hidup masyarakat yang terdampak inflasi dan lonjakan harga bahan pokok.

Puan mengatakan kerurangan tersebut terjadi saat daya beli masyarakat sedang menurun. Dia menyebut hal ini adalah praktik yang mengkhianati rakyat. Terlebih, praktik curang beras oplosan menyebabkan kerugian besar bagi negara mencapai Rp100 triliun setiap tahun.

Ari pun mengamini pernyataan Puan. Ia mengatakan publik kini menanti langkah konkret pemerintah setelah Kementerian Pertanian mengungkapkan hasil pengujian beras oplosan yang ditemukan di 10 provinsi produsen utama beras.

"Harusnya pemerintah selaku eksekutif tidak boleh menyepelekan permintaan keras dari DPR untuk menindak tegas pelaku-pelaku kecurangan," tutur Ari.

Dengan suara keras yang disampaikan oleh Puan, diharapkan akan ada tindak lanjut yang konkret dari pemerintah. Sehingga praktik kecurangan pangan seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang dan rakyat merasa aman terlindungi dalam membeli produk sembako.

"Saya kita DPR sebagai kepanjangan tangan rakyat tidak ingin pula langkah keseriusan pemerintahan Prabowo Subianto yang getol mengupayakan ketahanan pangan dicederai oleh jajarannya yang tidak becus bekerja," ujarnya.

"Kejadian yang berulang terus soal kebenaran isi dalam kemasan produk sembako menjadi sebuah ‘PR’ yang harus dituntaskan pemerintah," tambah Ari.

Lebih lanjut, Ari menyebut ingatan publik masih segar dari kasus permainan kotor pengurangan jumlah takaran minyak goreng kemasan beberapa waktu lalu. Kini publik kembali dikejutkan dengan permainan kotor beras oplosan.

Ari menilai, kejadian serupa terus terjadi karena fungsi pengawasan yang lemah dari kementerian terkait.

"Ini artinya fungsi pengawasan dari instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan memang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya,” sebutnya.

“Publik akan bertanya apakah aparatnya hanya tidur dan membiarkan sekian lama produk-produk dengan takaran seenaknya sendiri bisa beredar bebas di pasaran," imbuh Ari.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan mendorong Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait melakukan langkah konkret dan terukur dari agar keadilan ekonomi dalam sektor pangan dapat diwujudkan. Ia juga meminta negara hadir secara aktif melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil.

"Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu segera mengambil langkah-langkah konkret. Jangan biarkan konsumen dan pedagang kecil jadi korban,” tegas Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, ada sejumlah langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi persoalan beras oplosan itu. Seperti, kata Puan, transparansi nama produsen dan merek yang terlibat untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Praktik oplosan beras juga harus diusut tuntas. Dugaan keterlibatan kartel atau praktik monopoli dalam distribusi beras premium harus diselidiki tuntas,” ujar cucu Bung Karno tersebut.

Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pun dinilai harus ikut turun tangan dalam membongkar akar permasalahan beras oplosan yang merugikan masyarakat. Seluruh instansi yang berwenang diingatkan untuk menindaklanjuti temuan dengan cara mengklasifikasi tingkat kesalahan dalam kasus pengoplosan beras ini, termasuk peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Puan menegaskan perlindungan untuk pedagang kecil dan Konsumen menjadi prioritas utama.

"Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif untuk melindungi pedagang pasar dari dampak reputasi yang buruk dan membuka ruang pemulihan ekonomi secara adil," ungkap Puan.