JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI dipuji sejumlah pihak. Pengamat komunikasi politik, Silvanus Alvin menilai pidato dan sikap politik Puan yang disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto itu menunjukkan konsistensinya sebagai pemimpin parlemen yang berpijak pada nilai kebangsaan, keberpihakan pada rakyat, serta visi jauh ke depan.

Dalam pidato yang menyinggung soal kebijaksanaan demokrasi, Puan mengingatkan bahwa kekuasaan hanyalah alat, sementara tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat.

"Pernyataan ini penting karena menyentuh inti demokrasi, dan ditegaskan oleh seorang Ketua DPR, figur penting dalam sistem politik Indonesia," kata Silvanus Alvin, Rabu (19/8/2025).

Seperti diketahui, dalam pidato sidang bersama DPR pada Jumat (15/8) lalu, Puan menekankan bahwa demokrasi memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bersuara dan menyampaikan kritik. Sedangkan kritik kreatif yang disampaikan rakyat, menurut Puan, harus ditanggapi dengan kebijaksanaan.

Puan juga mengingatkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani rakyat, bukan untuk menakut-nakuti atau mengabaikan mereka. Alvin menilai, pernyataan Puan mempertegas perannya sebagai tokoh politik kenegaraan.

"Nah sikap ini memperlihatkan positioning Puan sebagai pemimpin politik yang tetap berpijak pada prinsip dasar konstitusi," tutur Dosen Milenial tersebut.

Alvin juga menyoroti momentum peringatan HUT ke-80 tahun RI, di mana Puan juga mengajak bangsa untuk menatap Indonesia Emas 2045 sebagai janji luhur perjuangan bersama, bukan sekadar mimpi. Menurutnya, pandangan visioner ini menunjukkan kemampuan Puan dalam menjaga kesinambungan sejarah sekaligus memantik semangat kolektif menuju masa depan.

"Tidak kalah penting, bagaimana Puan juga menggunakan baju adat Minang, ini juga termasuk positif karena mempopulerkan keragaman kultur Bangsa di mata nasional," tambah Alvin.

"Tentu rakyat juga berharap hal ini tidak sekadar seremonial belaka, namun dampak positif dari media coverage pasti tetap memberi bermanfaat juga bagi popularitas dari baju adat bundo kanduang," sambungnya.

Menurut Alvin, pidato Puan sekaligus menjadi momentum untuk terus diingat publik dan media sebagai bagian dari jejak politik perjalanan bangsa ini. Terlebih, Puan juga meminjam istilah "Serakahnomic" yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto, sebagai "gong" dari pidatonya di tengah kondisi masyarakat saat ini.

"Bagi saya, Puan memberi pidato atau pesan yang tepat pada hati rakyat karena menyinggung bahaya "serakahnomic", yaitu kecenderungan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tapi melupakan pemerataan dan keadilan sosial," jelas Alvin.

"Pesan ini menyentuh langsung isu ekonomi yang sedang jadi perhatian publik," imbuh Lulusan master University of Leicester, Inggris tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung fenomena kritik kreatif masyarakat di media sosial dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2025. Puan mengatakan dalam demokrasi, masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk bersuara dan menyampaikan kritik.

"Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat. Demokrasi yang tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elite," kata Puan.

Sidang Bersama DPR-DPD yang merupakan rangkaian Sidang Tahunan MPR RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Rangkaian sidang ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya, serta sejumlah tokoh negara.

"Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik," terang Puan.

Puan mengingatkan bahwa kritik dari rakyat tidak boleh dipandang sebelah mata, melainkan perlu direspons dengan kebijaksanaan.

“Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

"Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka," lanjut Puan.

Mantan Menko PMK itu pun mengingatkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani rakyat, bukan untuk menakut-nakuti atau mengabaikan mereka. Puan menggunakan analogi yang menarik terkait kompleksitas dalam pengambilan keputusan publik.

"Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri, sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat,” ungkapnya.

“Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat, meskipun sering kali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan," tambah Puan.

Meski begitu, menurut Puan, serumit apa pun tantangan itu, pasti selalu ada jalan menuju solusi terbaik.

"Namun serumit-rumitnya ‘cinta segitiga’ itu, selalu ada jalan untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Walaupun kadang terasa pedih, patah hati, tetapi kita harus move on," pungkas Puan.