JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Merdeka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas lambannya tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara.
Massa aksi datang dengan membentangkan spanduk, yang berisi kecaman dan tuntutan agar Kemendagri segera mengambil langkah tegas. Mereka menilai, sebagai pejabat publik, seorang bupati wajib menjaga martabat, moral, serta etika jabatan.
Koordinator aksi, Anang, dalam orasinya menegaskan bahwa laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tersebut sudah cukup lama masuk ke Kemendagri, namun hingga kini belum ada tindakan nyata.
“Kami tidak ingin laporan masyarakat ini hanya menjadi tumpukan kertas di meja pejabat. Kemendagri harus segera memproses laporan dugaan pelanggaran etika dan moral ini, demi menjaga integritas pemerintahan daerah dan memberi kepastian hukum bagi rakyat Halmahera Utara,” ujarnya dengan lantang, Jumat (3/10/2025).
Penyerahan Surat Terbuka dan Bukti-Bukti
Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa diterima oleh staf Inspektorat Kemendagri untuk melakukan audiensi singkat. Pada kesempatan itu, mahasiswa menyerahkan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Menteri Dalam Negeri serta Inspektur Jenderal Kemendagri.
Surat terbuka tersebut berisi desakan agar laporan pelanggaran etika dan moral Bupati Halmahera Utara segera diproses. Selain surat terbuka, mahasiswa juga menyerahkan bukti-bukti pendukung yang memperkuat dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut.
“Kami sudah menyerahkan surat terbuka dan bukti-bukti yang kami miliki. Ini bukan sekadar tuduhan, tapi sudah didukung data. Kami akan terus mengawal sampai ada keputusan tegas dari Kemendagri,” tambah salah satu perwakilan mahasiswa.
Harapan Mahasiswa
Para mahasiswa berharap Kemendagri tidak bersikap pasif, melainkan segera membentuk tim khusus untuk melakukan klarifikasi, pemeriksaan, dan verifikasi terhadap laporan masyarakat.
“Pejabat publik harus menjadi teladan. Kalau dugaan pelanggaran etika dan moral ini benar adanya, maka sanksi tegas harus dijatuhkan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah,” tegas orator lainnya.
Aksi mahasiswa ini berlangsung dengan tertib dan damai, di bawah pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyerahkan surat terbuka dan bukti-bukti kepada pihak Kemendagri, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Namun, mereka menegaskan akan kembali turun ke jalan bila tidak ada langkah nyata dari Kemendagri dalam beberapa waktu ke depan.
