JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mendorong pemerintah bersikap tegas terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini. Ia menegaskan, pelaku genosida brutal terhadap warga Gaza, Palestina, tidak perlu diberi panggung dalam ajang promosi negara.

"Izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan," kata Sukamta, Rabu (8/10/2025).

"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” tegasnya.

Sukamta mengingatkan, sejak awal kemerdekaan, Indonesia selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’.

"Sejarah juga mencatat konsistensi tersebut. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel," sebut Sukamta.

Kemudian pada Asian Games 1962, lanjut Sukamta, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC) di mana saat itu keputusan tersebut menimbulkan ketegangan internasional, namun menegaskan prinsip anti-penjajahan Indonesia.

"Konsistensi itu berulang di era modern. Pada Maret 2023, FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel," ucapnya.

"Jadi dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas, menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” sambung Sukamta.

Lebih lanjut, Pimpinan Komisi Hubungan Internasional DPR ini mengingatkan soal kondisi kemanusiaan di Gaza yang sangat memprihatinkan. Sukamta menyinggung laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza yang menyebut hingga 1 Oktober 2025 sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023, dan ironisnya mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

“Tindakan Israel melanggar berbagai hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan Piagam PBB Pasal 1 dan 55 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta larangan atas penghancuran massal terhadap penduduk sipil,” papar Legislator dari Dapil DI Yogyakarta itu.

Adapun kemarin, Selasa (7/10/2025), merupakan momen tepat dua tahun sejak agresi besar-besaran dimulai di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023. Sukamta menegaskan bahwa dunia Internasional harus bertindak nyata menghentikan genosida dan segera wujudkan Palestina merdeka.

Sukamta juga menyoroti soal genosida Israel yang tidak hanya membunuh jiwa, tetapi juga menghancurkan masa depan sebuah bangsa. Lebih dari 90.000 anak di Gaza kini menderita malnutrisi akut, dan generasi muda Palestina kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

"Karenanya, dalam situasi genosida seperti ini, tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ungkap Sukamta.

Sukamta juga menekankan agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun, baik terkait visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Menurutnya, prinsip moral dan konstitusi harus menjadi pedoman di atas pertimbangan teknis.

"Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan,” tutur Sukamta.

Sukamta menilai ketegasan sikap pemerintah akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan global.

“Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia seharusnya tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan,” terangnya.

Menurut Sukamta, sudah banyak tragedi kemanusiaan dampak dari kebrutalan Israel di jalur Gaza.

“Dua tahun sudah dunia menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Data resmi menunjukkan lebih dari 67.000 warga Palestina tewas, hampir semuanya adalah warga sipil termasuk lebih dari 20.000 anak-anak. Sebanyak 2700 keluarga musnah seluruhnya, dan ratusan tenaga medis serta jurnalis menjadi korban kebrutalan militer Israel. Ini bukan lagi konflik, ini adalah genosida sistematis,” urainya.

Menurut laporan otoritas Pelestina, lebih dari 160.000 ton bahan peledak dijatuhkan di Gaza kekuatannya delapan kali lebih besar dari bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima. Infrastruktur sipil hancur total semua universitas di Gaza diratakan, 94% rumah sakit dibom, dan hampir 90% rumah warga musnah.

“Kita menyaksikan penghancuran sistematis atas masa depan Palestina. Tapi sejarah membuktikan penindasan tak pernah bisa memadamkan semangat kemerdekaan. Saya dan umat manusia di seluruh dunia yakin Palestina akan merdeka, cepat atau lambat,” kata Sukamta.

Oleh karenanya, Sukamta mendesak pemerintah Indonesia agar mengambil langkah diplomatik lebih tegas, sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 11 dan Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.

“Indonesia harus memimpin upaya internasional untuk penghentian total agresi, pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta pengakuan penuh atas Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota,” jelasnya.

Sebagai penutup, Sukamta menyerukan solidaritas global dan doa bagi rakyat Palestina.

“Dua tahun genosida ini adalah ujian bagi nurani dunia. Siapa pun yang diam, berarti turut membiarkan kejahatan itu terus terjadi. Saatnya bersatu untuk kemerdekaan Palestina,” tutup Sukamta.