JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara menyoroti proyek pembangunan Jalan Trans Halmahera (Trans Kie Raha) yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan korporasi tambang ketimbang masyarakat. Proyek strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara itu disebut melintasi sejumlah konsesi pertambangan nikel dan berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat adat serta kawasan lindung di Halmahera.
Manajer Advokasi Tambang Walhi Maluku Utara, Mubalik Tomagola, mengatakan arah pembangunan di Maluku Utara kini cenderung berpihak pada industri ekstraktif. Ia menilai Pemerintah Daerah justru mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Kalau Istana fokus menambang nikel di Indonesia, Gubernur pun begitu fokus membangun (jalan) Halmahera yang cenderung penuh dengan konsesi. Kita ini daerah kepulauan, kenapa tidak membangun pelabuhan atau tembatan perahu untuk konektivitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil?,” kata Mubalik saat dihubungi wartawan pada Selasa, 29 Oktober 2025.
Menurut Mubalik, proyek jalan Trans Halmahera yang direncanakan menghubungkan Sofifi (ibu kota provinsi) hingga Desa Ekor di Halmahera Timur, lalu diteruskan ke Kobe di Halmahera Tengah, sejatinya melewati sejumlah wilayah yang padat dengan aktivitas tambang nikel. Selain itu, rute alternatif yang sedang dikaji yakni Sofifi–Ekor melalui Tabadamai, berpotensi bersinggungan dengan konsesi perusahaan tambang besar.
“Toh jalan yang dirancang pun akan membuat masyarakat adat O’Hongana Manyawa semakin terisolasi. Konektivitas itu hanya di atas kertas, tapi di lapangan malah memperlebar kesenjangan warga dengan ruang produktivitas mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mubalik menyinggung adanya kepentingan korporasi dibalik trase jalan tersebut.
“Itu betul, jalan yang dirancang melintasi konsesi pertambangan milik Ibu Sherly (Gubernur Maluku Utara). Pemerintah pusat harus mengaudit ini barang, karena proyek semacam ini harus diletakkan dalam kerangka pembangunan untuk warga, bukan untuk oligarki,” katanya.
Untuk itu, Mubalik menegaskan Walhi Maluku Utara mendesak pemerintah pusat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan audit menyeluruh terhadap proyek senilai sekitar Rp 1 triliun tersebut. Selain itu, kata dia, pemerintah pusat juga harus menangguhkan proyek tersebut bila ditemukan pelanggaran tata ruang maupun dampak ekologis serius.
“Pemerintah pusat harus memastikan apakah jalan ini benar untuk mobilisasi warga atau malah menjadi agenda terselubung untuk korporasi. KLHK juga perlu mengkroscek apakah pembangunan ini tidak melanggar ruang hidup masyarakat adat atau kawasan lindung seperti Taman Nasional Ake Tajawa Lolobata,” ujarnya.
Selain proyek jalan, Walhi juga menyoroti lemahnya pengawasan aktivitas pertambangan di wilayah Halmahera Tengah. Mubalik mencontohkan insiden tragis yang terjadi pada 11 Januari 2025, saat seorang perempuan tewas tertabrak dump truck jenis Sacman milik PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di tengah permukiman warga.
“Kejadian itu terjadi di tengah-tengah pemukiman dan membuat warga trauma. Mereka sudah meminta pemerintah daerah menertibkan lalu lintas kendaraan tambang di lingkar tambang, tapi yang terjadi Pemda malah sibuk kejar pajak untuk PAD,” ucapnya.
Ia menilai, meski isu tersebut tampak lokal, dampaknya menyangkut kehidupan banyak orang. Untuk itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar segera mengevaluasi proyek pembangunan jalan Trans Halmahera tersebut.
“Kedengarannya mungkin berlebihan kalau kami minta Presiden turun tangan hanya untuk urusan jalan, tapi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Presiden harus menegur niat jahat Gubernur Malut,” pungkasnya.
