JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang berisi 8 partai politik nonparlemen resmi dideklarasikan. Selain membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (SEKBER), GKSR memutuskan sejumlah langkah dan konsep perjuangan dalam menyelamatkan suara rakyat. Salah satunya, yakni memperjuangkan Praliamentary Threshold (PT) 1 persen.
GKSR terdiri dari delapan parpol nonparlemen yakni Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.
Hadir dalam deklarasi, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, Waketum PPP Andi Eurya Wijaya, Sekjen PKN Sri Mulyono, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketum PBB Gugum Ridho Putra, Presiden Partau Buruh Said Iqbal dan Sekjen Berkarya Irmanjaya Thaher.
Deklarasi GKSR dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Hanura Ahmad Muqowwan di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 86, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025).
"Kami pimpinan Parpol PPP, Perindo, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, PKN, dan Berkarya, sepakat berjuang bersama dalam penguatan demokrasi, Pemilu dan penghormatan suara rakyat, mendekkarasijan terbentuknya GKSR," kata Muqowwam.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan, sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
"Kami sebelumnya membentuk SEKBER GKSR yang digagas sejak pertemuan
tanggal 22 Agustus 2025 di Partai Perindo, 25 September 2025 di Partai Hanura, dan 30 Oktober
2025 di Partai Bulan Bintang," ujar Said.
Dikatakan Said, ada sejumlah keputusan penting dalam deklarasi ini. Pertama, deklarasi resmi ditandatangani 8 ketua umum. Untuk kepengurusan, Ketua SEKBER GKSR dijabat oleh Oesman Sapta Odang. Sementara posisi Sekjen dari Partai Buruh dan Bendum dari PPP.
Kedua, GKSR memutuskan sejumlah poin dan isu utama untuk diperjuangkan empat tahun ke depan.
"Intinya memperjuangkan suara rakyat yang selama ini suaranya terbuang oleh kepentingan politik yang ingin mempertahankan hegemoninya dengan syarat-syarat yang berat," sebutnya.
Dirincikan, isu utama yang akan diperjuangkan, pertama soal verifikasi Pemilu 2028. GKSR berpendapat, parpol di Parlemen cukup mendaftarkan diri. Untuk partai nonparlemen, cukup verifikasi administrasi, tak perlu verifikasai faktual. Sedangkan partai baru, perlu verifikasi administrasi dan faktual.
Kedua yakni Parliamentary Threshold (PT). GKSR berpendapat, PT cukup satu persen. Kata Said, ternyata 10 parpol nonparlemen pada Pemilu 2024, suaranya 17 juta lebih. Yang terhimpun sekarang dalam GKSR, lebih kurang 11 juta.
"Demi menyelamatkan suara rakyat yang terbuang. Suara gabungan ini harus didengar. PT kami minta cukup 1 persen," pintanya.
Ketiga, soal dana politik. GKSR meminta, dana politik ini diberikan kepada seluruh parpol, sekecil apapun suara yang diperoleh partai, maka dia berhak dapat dana politik.
"GKSR meminta, terhitung 2026, dana untuk pendidikan politik diberikan kepada parpol nonparlemen yang selama ini hanya bagi partai parlemen," desaknya.
Keempat, sistem Pemilu. GKSR mengusulkan agar sistem yang berlaku adalah Pemilu campuran.
GKSR, sambung Said, telah menyiapkan konsep, lobby, hingga aksi untuk memperjuangkan isu utama yang mereka usung.
"Konsep sudah disiapkan. Lobby akan bertemu dengan Presiden Prabowo, pimpinan DPR RI, dengan komisi terkait Pemilu, hingga kampanye-kampanye dan pemberdayaan kepada masyarakat," tutur Said.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua SEKBER GKSR Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan, seluruh parpol yang tergabung dalam SEKBER ini punya posisi dan tujuan yang sama, yakni memperjuangkan suara rakyat.
"Tentu kami semua ingin bersama membangun demokrasi bangsa ini lebih baik," kata OSO.
Dia meminta, jangan sampai ada anggapan dan isu seolah SEKBER GKSR tidak mendukung Pemerintah.
Ditegaskan, seluruh parpol ini mendukung kontitusi dan mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto. Karena mereka percaya, Prabowo akan mengubah sistem perpolitikan seperti yang kerap diucapkan.
"Jangan ada kata-kata, SEKBER GKSR ini anti Pemerintah. Kami justru sangat mendukung Pemerintah Prabowo," tegasnya.
