JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) dan tujuh pimpinan partai politik nonparlemen meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jalan H.O.S Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Sekber GKSR dibentuk untuk memperjuangkan hilangnya suara rakyat pada Pemilu 2024 lalu. Delapan partai nonparlemen tersebut adalah Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Berkarya.

Dalam sambutannya, OSO menegaskan, pembentukan Sekber GKSR bukan koalisi politik. Melainkan kerja sama politik, yang menjadikan posisi semua pihak setara.

"Kalau koalisi itu ada yang jadi ketua bertanggung jawab dan mempunyai hak veto. Kalau kerja sama politik itu tidak ada hak veto," ujarnya.

Menurut OSO, melalui kerja sama politik ini, seluruh partai memiliki hak yang sama untuk menyampaikan usulan dan gagasan, terutama dalam upaya menyelesaikan persoalan hilangnya suara pemilih dalam Pemilu.

Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) itu menyoroti besarnya jumlah suara rakyat yang tidak terakomodasi, atau sekitar 17 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Angka tersebut, kata OSO, tidak boleh dianggap sepele.

"Satu suara saja nggak boleh hilang, apalagi 17 juta. Ini kalau dibiarkan, bisa menjadi 50 persen," cetus OSO.

Lebih lanjut, OSO mempertanyakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya suara masyarakat. Pasalnya, pemilih telah datang berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk menggunakan hak pilihnya.

OSO menambahkan, Sekber GKSR mengusung simbol kepalan tangan bersatu. Menurut dia, gerakan ini menjadi wadah bagi suara rakyat yang tidak terwakili di parlemen.

"Ini satu kekuatan yang mewakili rakyat yang 17 juta suaranya tidak terakomodir. Jangan main-main dengan 17 juta itu. Kalau orang punya perasaan punya hati, pasti dia nggak rela suaranya hilang sampai 17 juta," tegasnya.

Sekber GKSR ini, kata OSO, akan digunakan sebagai tempat merumuskan pandangan partai-partai nonparlemen atas isu-isu terkini. Seperti Parliamentary Threshold hingga isu penyelenggaraan Pilkada langsung atau via DPRD.

"Kita baru resmikan ini, seperti apa sikap Sekber terhadap isu terkini, itu akan didiskusikan secara setara di Sekber. Termasuk menyiapkan langkah dan strateginya," pungkasnya.