JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo menyoroti masih tingginya harga plastik yang berdampak terhadap industri kecil dan pelaku ekonomi kreatif. Ia pun mendorong Pemerintah untuk segera menghadirkan solusi nyata, sehingga masyarakat tidak terus terbebani dengan kondisi ekonomi dampak geopolitik global.

“Saat harga plastik di tingkat pasar naik hingga dua kali lipat, yang terdampak bukan hanya pedagang bahan kemasan, melainkan ribuan pelaku usaha mikro, industri rumahan, hingga sektor ekonomi kreatif yang menjadikan kemasan sebagai bagian tidak terpisahkan dari nilai jual produk mereka,” kata Yoyok, Senin (13/4/2026).

Seperti diketahui, harga plastik di
Indonesia terus mengalami kenaikan signifikan, berkisar 30% bahkan hingga 100% di beberapa daerah. Harga eceran di pasar kini berkisar Rp 28.000 hingga Rp 49.000 per kg untuk jenis tertentu.

Meroketnya harga plastik dipicu oleh terganggunya pasokan bahan baku (nafta) akibat konflik di Timur Tengah. Indonesia yang mengimpor sekitar 60% bahan baku plastik, terutama dari Timur Tengah, China, dan Korea Selatan, terdampak langsung oleh lonjakan harga minyak dunia, tingginya biaya logistik atau gangguan rantai pasok dan biaya impor meningkat.

Yoyok menilai lonjakan harga plastik di sejumlah daerah sebagai dampak lanjutan dari konflik geopolitik global menunjukkan bahwa tekanan eksternal kini tidak lagi berhenti pada komoditas energi atau bahan baku industri besar.

“Tetapi sudah masuk langsung ke komponen biaya paling dasar yang menopang aktivitas usaha kecil dan produksi harian sehingga menyebabkan meningkatkan biaya operasional UMKM,” jelasnya.

Bagi banyak UMKM, menurut Yoyok, plastik bukan sekadar bahan pembungkus, tetapi bagian dari struktur produksi yang menentukan efisiensi, daya saing, dan keterjangkauan harga akhir.

“Hari ini penggunaan plastik tidak bisa dihindari oleh masyarakat.
Pelaku usaha makanan, minuman, kerajinan, produk kreatif yang bekerja dengan margin sangat tipis terkena imbas dengan kenaikan harga plastik,” ungkap Yoyok.

Dalam kondisi seperti ini, Yoyok menilai pilihan usaha menjadi sangat terbatas.

“Harga produk dinaikkan dengan risiko menurunnya pembelian, atau biaya tambahan ditanggung sendiri dengan konsekuensi margin usaha semakin menyempit,” sebutnya.

Yoyok pun memandang situasi ini memperlihatkan masih tingginya sensitivitas sektor usaha kecil terhadap perubahan harga bahan penunjang produksi yang bergantung pada rantai pasok global.

Menurutnya, konflik di Timur Tengah yang memengaruhi harga minyak dunia memperlihatkan bahwa komoditas turunan petrokimia seperti plastik memiliki efek langsung sampai ke tingkat produksi mikro.

“Belum lagi harga minyak goreng di pasaran mulai naik, ukuran tempe mengecil karena beratnya impor kedelai. Sekarang harga gorengan pun naik yang membuat baik pedagang maupun pembeli sama-sama berat,” ujar Yoyok.

Yoyok mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan industri tidak hanya diukur dari kemampuan sektor besar bertahan, tetapi juga dari seberapa kuat lapisan usaha kecil memiliki ruang adaptasi ketika biaya dasar produksi bergerak naik secara mendadak.

“Sekarang situasi sulit, perang belum berakhir. Kita semua harus bersiap atas semuanya. Dan peran Negara untuk hadir di tengah-tengah rakyat sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini,” terangnya.

“Pemerintah harus gerak cepat menyiasati kenaikan harga. Beban ekonomi ganda masyarakat harus mendapat solusi dari Pemerintah, di sinilah ujiannya,” lanjut Yoyok.

Yoyok menekankan perlunya intervensi terhadap kenaikan harga plastik, khususnya bagi sektor ekonomi kreatif dan usaha berbasis pengalaman konsumen, di mana kemasan menjadi bagian dari identitas produk.

“Pada banyak usaha kecil, kemasan juga bukan lagi hanya sekadar pembungkus, tetapi bagian dari strategi branding yang menentukan nilai jual,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah X itu.

“Ketika biaya kemasan meningkat, tekanan tidak hanya terjadi pada ongkos produksi, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha menjaga kualitas tampilan produk tanpa menaikkan harga terlalu cepat,” sambung Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menyebut tekanan pasar paling cepat dirasakan oleh usaha yang sedang tumbuh dan belum memiliki daya tawar kuat terhadap pemasok bahan baku.

“Banyak UMKM terpaksa menahan harga jual produk agar tidak kehilangan pelanggan, meskipun keuntungan menipis. Sementara bagi industri besar, bertambahnya biaya produksi menyebabkan adanya penyesuaian harga yang lagi-lagi berdampak pada masyarakat,” urainya.

Sementara dampak bagi konsumen terhadap peningkatan biaya produksi adalah tanggungan harga produk yang lebih tinggi pada berbagai produk kebutuhan sehari-hari.

“Tentunya ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang berpotensi menurun. Dan penurunan daya beli masyarakat dapat mempengaruhi perekonomian nasional,” jelas Yoyok.

Oleh karena itu, Yoyok meminta Pemerintah segera ‘turun gunung’ dan tidak menganggap kenaikan harga plastik yang berdampak turunan dalam semua lini sebagai hal biasa.

“Pemerintah jangan hanya diam saja, karena ini tanggung jawab Negara. Di sini, Pemerintah dituntut untuk menunjukkan kepiawaian dalam meredakan beratnya kondisi ekonomi akibat konflik global,” tukasnya.

“Bagi saya, Pemerintah tidak cukup hanya dengan menekan harga BBM agar tidak naik. Pemerintah harus cari solusi efektif menghadapi tekanan ekonomi saat ini yang dihadapi rakyat,” imbuh Yoyok.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif itu pun melihat bahwa stabilitas bahan penunjang seperti plastik perlu diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan terhadap ekosistem usaha kecil dan industri kreatif. Sebab dalam praktiknya, kata Yoyok, gangguan pada komponen kecil justru sering menghasilkan tekanan yang paling besar di level usaha mikro.

“Bagaimana kalau perang berlanjut dan lama? Maka apa yang akan terjadi dengan industri nasional kita? Bagaimana beban rakyat yang sebenarnya sudah cukup berat dengan berbagai pajak dan kebutuhan hidup mereka,” ujarnya.

Yoyok menilai, jika gejolak global berlangsung cukup lama efek berkepanjangan dapat merembet ke harga produk konsumsi harian, jasa makanan, sektor pariwisata berbasis UMKM, hingga aktivitas ekonomi lokal yang selama ini bertumpu pada usaha skala kecil sebagai penggerak utama.

“Jangan sampai sektor UMKM yang menjadi roda penggerak ekonomi Negara harus terus tergerus, sementara Pemerintah justru lebih sibuk mem-pajaki rakyatnya,” tutur Yoyok.

Yoyok memastikan Komisi VII DPR akan mencermati perkembangan harga bahan penunjang produksi di pasar domestik, terutama yang langsung memengaruhi biaya usaha kecil, serta langkah-langkah korektif.

“Agar pelaku UMKM dan pedagang kecil tidak terus menjadi lapisan pertama yang menyerap tekanan dari gejolak global,” katanya.

Menurut Yoyok, pada akhirnya, yang diuji bukan hanya kemampuan pasar beradaptasi, tetapi apakah sektor usaha kecil tetap memiliki ruang bertahan ketika perubahan global mulai masuk ke biaya paling dasar dalam kegiatan produksinya. Termasuk peran dari Negara untuk mendukung industri kecil.

“Pemerintah baru bisa dikatakan berhasil saat beratnya kondisi global tidak berpengaruh negatif terhadap kehidupan rakyat,” tutup Yoyok.