JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Bea Cukai didorong tidak hanya mengandalkan penerimaan dari cukai rokok untuk mengoptimalkan pemasukan negara dari Jawa Timur. Bea Cukai diminta melakukan penggalian sumber penerimaan lain yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan.
Jawa Timur sendiri memiliki posisi strategis dalam penerimaan cukai karena besarnya industri hasil tembakau. Namun, optimalisasi penerimaan perlu berjalan beriringan dengan pembinaan dan pengembangan dunia usaha agar kepatuhan dapat terjaga.
Demikian hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bea Cukai Jawa Timur I dan Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 28 Agustus 2026.
"Intinya Jawa Timur sebagai bagian dari fokus penerimaan Bea Cukai, terutama dari industri rokok. Kita mengingatkan konteks bukan saja masalah optimalisasi, tapi juga harus ada upaya pembinaan dan pengembangan," ujar Mulyadi dikutip, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Mulyadi meminta Bea Cukai untuk tidak terfokus pada satu jenis penerimaan. Ia mengibaratkan penggalian penerimaan negara seperti menjaring ikan yang tidak seharusnya hanya menyasar satu jenis ikan, sementara potensi lainnya masih tersedia.
"Jangan hanya terfokus ke cukai, padahal ada potensi-potensi lain. Dalam ilustrasi menjaring, jangan hanya ikan mas saja, padahal masih banyak ikan-ikan yang berpotensi untuk bisa masuk sebagai penerimaan negara," ujarnya.
Mulyadi menambahkan, besarnya pasar dan aktivitas industri di Jawa Timur menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Bea Cukai untuk memperkuat pengawasan.
Lebih jauh, ia menilai, penindakan terhadap peredaran produk ilegal tetap diperlukan. Namun, langkah tersebut harus dibarengi pencegahan melalui sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada masyarakat serta pelaku usaha.
Mulyadi bahkan menilai masih munculnya pelanggaran dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pembinaan. Jika masyarakat mudah terjerumus dalam pelanggaran, menurutnya, penyampaian informasi mengenai aturan perlu diperbaiki.
"Kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya bisa memicu pelanggaran, artinya itu mengklarifikasi bahwa sistem pembinaan tidak maksimal," tegas dia.
Atas dasar itu, Mulyadi berharap, Bea Cukai meningkatkan penetrasi informasi mengenai kepabeanan dan cukai.
Sosialisasi dinilai tidak cukup dilakukan saat terjadi persoalan, tetapi harus berlangsung secara rutin agar pelaku usaha memahami ketentuan dan dapat menjalankan kegiatan secara sehat.
"Harus ada sinergitas antara stakeholder di wilayah Jawa Timur supaya masyarakat bisa tersampaikan informasi yang baik dan benar, sehingga mereka betul-betul taat aturan," tandas Legislator Dapil Jawa Barat V tersebut.
