JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Koalisi Pengawal Tata Kelola Pertambangan Seluruh Indonesia (KOPTASI) mendorong transparansi dan keterlacakan dalam aktivitas perdagangan serta bongkar muat batu bara di kawasan Kuala Samboja, Kalimantan Timur.
Koordinator KOPTASI, Aldi, mengatakan perhatian terhadap tata kelola pertambangan di kawasan tersebut kembali mencuat seiring adanya polemik mengenai biaya Rp650 per ton dalam aktivitas bongkar muat.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara proporsional dan tidak langsung dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hukum. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan seluruh aktivitas dan transaksi memiliki dasar administrasi yang jelas.
“Polemik mengenai Rp650 per ton perlu dilihat dalam konteks tata kelola. Kami mendorong agar dasar tarif, mekanisme pembayaran, serta administrasinya dapat dijelaskan secara terbuka,” ujar Aldi, Minggu (30/8/2026).
Selain persoalan tarif, KOPTASI juga menilai terdapat sejumlah data historis mengenai aktivitas pengiriman batu bara pada November 2023 oleh CV.SSS yang perlu mendapatkan klarifikasi.
Salah satunya berkaitan dengan adanya enam Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang mencatat total volume sebesar 30.680,7280 MT. Sementara itu, berdasarkan dokumen yang dihimpun, terdapat data produksi CV.SSS tahun 2023 yang menunjukkan angka berbeda yaitu 7.558 MT saja.
Perbedaan tersebut, menurut Aldi, tidak serta-merta menunjukkan adanya persoalan. Namun, diperlukan penjelasan mengenai sumber batubara dan keterkaitannya dengan aktivitas perdagangan pada periode tersebut.
“Perbedaan data bukan berarti langsung menunjukkan adanya pelanggaran. Yang diperlukan adalah klarifikasi agar asal-usul batubara dan pergerakannya dapat dipahami berdasarkan dokumen yang tersedia,” katanya.
KOPTASI mendorong agar proses penelusuran dapat melihat keseluruhan rantai pergerakan batu bara, mulai dari lokasi produksi, stockpile, pengangkutan, penimbangan, pelabuhan muat, hingga pengiriman kepada pembeli.
Setiap tahapan tersebut, kata Aldi, idealnya memiliki dokumen pendukung sehingga pergerakan volume batu bara dapat ditelusuri dengan baik.
“Yang ingin kami dorong sederhana, setiap volume memiliki catatan dan setiap transaksi memiliki dokumen. Dengan begitu, publik juga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tata kelola pertambangan,” ujarnya.
Dorong Klarifikasi Data Historis
KOPTASI juga mencermati adanya proses pemanggilan saksi ke-2 oleh Kejaksaan Agung kepada (LS) selaku direktur CV.SSS yang berkaitan dengan dokumen perizinan, produksi dan penjualan.
Aldi berharap proses tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai data dan aktivitas perdagangan batu bara pada periode yang sedang ditelusuri.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap dokumen historis menjadi penting karena kondisi lapangan saat ini tidak dapat secara otomatis menggambarkan aktivitas yang berlangsung pada 2023.
“Kalau ingin melihat aktivitas pada 2023, tentu yang perlu diperiksa adalah dokumen pada periode tersebut, seperti catatan pelabuhan, laporan pemuatan, data penimbangan, manifest, Bill of Lading dan dokumen transaksi,” katanya.
KOPTASI berharap seluruh pihak dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga tidak muncul kesimpulan yang terburu-buru di tengah masyarakat.
“Pada prinsipnya kami tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Kami mendorong agar data diperiksa, diverifikasi dan dijelaskan oleh pihak yang berwenang,” ujar Aldi.
Ia menambahkan, transparansi dan keterlacakan menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola pertambangan berjalan sesuai ketentuan.
“Setiap angka perlu bisa dijelaskan, setiap volume bisa ditelusuri, dan setiap transaksi memiliki dokumen pendukung. Itu yang kami harapkan,” pungkasnya.
