JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Forum rembuk nasional aktivis lintas generasi akan menindaklanjuti petisi keprihatinan rakyat Indonesia terhadap Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), terkait kinerja yang mengecewakan.

"Petisi ini akan dibawa road show seluruh elemen bangsa, seperti, pimpinan DPR, tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM," ujar aktivis senior Bursah Zarnubi saat berbincang dengan TeropongSenayan, Jakarta, Rabu (23/7/2015).

Ariady Ahmad yang juga aktivis senior dan mantan anggota DPR berharap petisi ini menjadi bahan pembicaraan disetiap warung-warung kopi di masyarakat. "Harus menjadi virus dimana-mana, petisi ini tidak boleh menjadi kata yang kehilangan makna," tegasnya.

Seperti diketahui Forum rembuk nasional aktivis lintas generasi mengeluarkan petisi keprihatinan rakyat Indonesia terhadap Pemerintah Jokowi - JK. Petisi itu dibuat karena mereka menilai delapan bulan Jokowi-JK memimpin Indonesia justru keluar dari tekad Traksakti dan Nawacita yang digembar-gemborkan saat kampanye.

Bahkan pemerintahan Jokowi-JK berpotensi melanggar konstitusi, antara lain dengan kebijakan melepaskan harga BBM kepada mekanisme pasar bebas, yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tidak hanya BBM yang melanggar konstitusi, Pemerintah Jokowi telah melanggar UU yang telah memberi izin perpanjangan khusus kepada PT Freeport," ungkap Bursa Zarnubi di acara forum rembuk nasional aktivis lintas generasi, di Jl Tebet Timur Dalam Raya No.43, Jakarta Selatan.

Menurutnya, negara telah takluk kepada korporasi asing yakni memberi izin perpanjangan khusus kepada Freeport dengan menyalahi UU. Bersamaan dengan itu, lanjut dia, Pemerintah Jokowi/JK akan menyingkirkan pedagang kaki lima dari kawasan wisata seluruh Indonesia, serta kemiskinan massal terjadi pada sektor buruh, nelayan dan petani.

"Kekecewaan rakyat meluas karena pemerintah Jokowi/JK berjanji untuk membentuk kabinet yang ramping dan profesional, akan tetapi janji itu diluluh lantahkan oleh Jokowi/JK sendiri," katanya.(ss)