Zoom
Oleh ilyas pada hari Kamis, 30 Jul 2015 - 11:29:56 WIB
Bagikan Berita ini :

Mendagri Pernah Evaluasi 9000 Perda Bermasalah, Ratusan Dibatalkan

58perda.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pernah membatalkan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah. Namun bukan Mendagri era Jokowi, melainkan era sebelumnya, yakni saat Gamawan Fauzi menjabat sebagai Mendagri.

Saat itu terdapat sekitar 9.000 Perda bermasalah dan harus dievaluasi Kemdagri. Proses evaluasi pun saat itu dilakukan setiap hari oleh tim khusus Kemdagri.

Oleh karenanya, hingga Juli 2011, sekitar 4500 perda telah rampung dievaluasi. Dari jumlah itu, sekitar 175 perda telah dibatalkan lantaran bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menghambat iklim usaha.

Cuma repotnya, kata Gamawan saat itu, kendati perda telah dibatalkan, para bupati masih saja berusaha memasukkan kembali usulan perda sama ke Kemdagri.

Selain itu, pemerintah juga terus memantau pelaksanaan perda di daerah. Sebab ternyata banyak daerah yang bandel masih saja menerapkan perda lama, meski sudah dibatalkan.

Persoalan Perda bermasalah ini kembali mengemuka. Hal ini setelah ditemukan Perda diskriminatif di Kabupaten Tolikara, Papua. (iy)

tag: #Kemendagri  #perda diskriminatif  #perda  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...