Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 26 Agu 2015 - 20:08:19 WIB
Bagikan Berita ini :

TNI Janji Tak Akan Ikut Campur Terkait Kasus Dwelling Time

22SEMINAR_KEBANGSAAN_PKS_1.jpg
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur perihal kasus dugaan suap proses bongkar muat peti kemas (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam ranah pihak kepolisian. Jadi, dalam masalah ini TNI tidak akan memberikan bantuan apapun, lantaran Polri diyakini mampu mengusut tuntas kasus tersebut.

"Proses hukum bisa diatasi polisi kenapa kita mesti ikut-ikutan. Polisi sudah profesional dan mereka 24 jam pasti siap, ada apapun siap," kata Gatot usai menjadi pembicara seminar kemerdekaan Fraksi PKS di gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Sebelumnya, Budi Waseso berjanji akan menyelidiki seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia apakah ditemukan ada indikasi kasus serupa.

"Ada selidiki juga pelabuhan yang lain sedang kami kembangkan," kata Budi Waseso saat menghadiri acara Sertijab Pangkostrad, Danjen Kopassus, Dankodiklat TNI AD di Cilodong, Depok, Jumat (31/7/2015).

tag: #tni  #dwelling time  #panglima tni  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

DPR Harap RI Dorong Negara OKI Upayakan Penghentian Perang Saudara di Sudan: Situasinya Makin Buruk

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 04 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan keprihatinannya atas perkembangan situasi di Sudan yang semakin memburuk. Di mana ada 1.500 orang tewas dan puluhan ribu ...
Berita

Legislator Dorong Pemerintah Pastikan Transisi Energi ke B50 Tak Abaikan Perlindungan Bagi Petani

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mendorong Pemerintah untuk memastikan kebijakan transisi energi melalui peningkatan kadar biodiesel dari B40 menjadi B50 pada ...