Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 27 Agu 2015 - 10:40:28 WIB
Bagikan Berita ini :

Website 'Rovolusi Mental' Down, DPR: Bukti Tak Ada Koordinasi Antar Kementerian

27Screenshot_2015-08-27-10-19-34_1440645665038.jpg
Website revolusimental.go.id yang belum bisa diakses pada Kamis (27/8/2015) (Sumber foto : Yunan Nasution/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONSENAYAN) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meluncurkan sebuah website untuk informasi publik. Biaya pembuatan website revolusimental.go.id tersebut dikabarkan mencapai Rp 140 miliar. Namun, baru diluncurkan dua hari, situs tersebut langsung down dan tak bisa diakses.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq mengatakan, seharusnya Kemenko PMK terlebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebelum membuat website tersebut.

Sehingga, akibatnya banyak masyarakat yang mengkritik website yang memiliki tagline "Revolusi Mental" itu karena tak bisa di akses.

"Harusnya berkoordinasi dengan menkominfo kan leading sektornya disitu sehingga seperti apa kebutuhannya, rancangannya, budgetnya ada di situ. sebenarnya Kemenkominfo sebagai leading sektor bisa membantu," kata Mahfudz di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (27/8/2015).

Politisi PKS ini menghimbau kepada semua kementerian dan lembaga lain supaya berkoordinasi dengan Kemenkominfo jika ingin membangun sarana publikasi melalui media online.

"Bagi saya semua kementerian lembaga untuk sarana komunikasi publik perlu koordinasi dengan kemenkominfo," tandasnya.(yn)

tag: #website revolusi mental  #kemenko pmk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...