Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Rabu, 02 Sep 2015 - 14:14:09 WIB
Bagikan Berita ini :

IPW Minta Komisi III Coret Capim KPK Bermasalah

1GedungKPK.jpg
Kantor KPK (Sumber foto : Yunan Nasution/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Komisi III mencoret calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang diduga terlibat dalam kasus penyelewengan aliran dana KPK ke 32 LSM di era kepemimpinan Abraham Samad.

IPW menyebutkan, ada sekitar Rp 96 miliar rupiah dana lembaga antirasuah itu yang mengalir ke LSM tersebut.

"Dana KPK itu mengalir selama tiga tahun dengan tujuan yang tidak jelas. IPW menduga, Bareskrim Polri sudah memiliki data-data dan alat bukti yang akurat mengenai aliran dana Rp 96 miliar ke 32 LSM itu," ujar Ketua Presidium ICW, Neta S Pane di Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Dengan adanya kasus penyelewengan dana Rp 96 miliar ini, IPW juga meminta Komisi III untuk bersikap tegas agar tidak meloloskan Capim KPK yang terlibat dugaan kasus itu.

"Bahkan Komisi III harus meminta capim KPK yang terlibat memaparkannya secara transparan mengenai aliran dana ke 32 LSM itu, untuk kemudian mendesak Polri agar mengusut kasus itu secara transparan," tuturnya.

Neta menyebutkan, dana KPK itu mengalir selama tiga tahun dengan tujuan dan program yang tidak jelas. IPW menduga, Bareskrim Polri sudah memiliki data-data dan alat bukti yang akurat mengenai aliran dana Rp 96 miliar ke 32 LSM itu.

"Bahkan, ada data, tiga tokoh LSM anti korupsi mendapat dana khusus secara reguler dari KPK. Namun saat kasus ini hendak diusut, Bareskrim sepertinya diintervensi elit pemerintahan. Sehingga pengungkapan kasus ini mandeg. Elit pemerintah itu khawatir, jika kasus ini diusut Polri akan timbul polemik dan kontroversial yang berkepanjangan," ungkapnya.

Neta mendesak Bareskrim tidak terpengaruh dengan intervensi pihak mana pun. Ia menekankan agar Bareskrim tetap profesional mengusut dan membuka dugaan penyelewengan dana terkait.

Kasus ini harus dituntaskan secara transparan ke publik dan semua pihak yang terlibat harus diseret ke pengadilan. Siapa pun tidak berhak membagi bagikan dana KPK tanpa alasan yang jelas.

Penyelewengan dana Rp 96 miliar di KPK tidak boleh dibiarkan agar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK benar-benar dipercaya publik," imbuhnya.(yn)

tag: #capim kpk  #ipw  #aliran dana kpk  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Wasekjen Demokrat: Resesi Akibat Salah Kebijakan Jokowi Soal Pandemi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 22 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Indonesia resmi memasuki resesi, karena itu perlu solusi kongkrit yang harus dilakukan pemerintah, bukan hanya pragmatis. Demikian disampaikan Wasekjen Partai Demokrat ...
Berita

Oh KPK... Tajimu Kini Rapuh

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dulu terkenal sebagai lembaga yang disegani kini dinilai tak lagi bertaji. Wibawa lembaga antirasuah itu tak lagi terlihat sangar ...