Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 07 Sep 2015 - 11:46:30 WIB
Bagikan Berita ini :

Anggota MKD: Sanksi Berat Pimpinan DPR Bisa Berupa Pemecatan

70sarifuddin_suding.jpg
Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding menegaskan, ada tiga kualifikasi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan DPR karena menghadiri jumpa pers calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Ada tiga kualifikasi sanksi, dari proses pelanggaran etika ringan, teguran, kalau berat bisa pemecatan," kata Sudding di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (7/9/2015).

Jika terbukti MKD menemukan pelanggaran kode etik berat, dirinya mengatakan bisa saja pimpinan DPR di ganti.

"Tergantung dari keputusan MKD nanti, apakah ringan, sedang atau berat atau tidak terbukti sama sekali," kata politisi Hanura ini.

Namun dengan pelaporan pimpinan DPR ini, dirinya mengatakan tidak ada sangkut pautnya dengan pertarungan KIH dan KMP, masalah ini murni atas kehadiran pimpinan DPR ke Negara Paman Sam tersebut.

"Keberadaan kita jangan membawa atribut KIH dan KMP, tapi menegakkan etika di parlemen karena sering ditanyakan publik, integritas teman di mahkamah dipertaruhkan, jangan membela habis-habisan karena KIH dan KMP," ucapnya.

Dirinya menggelak dalam persidangan nanti di MKD tidak ada sangkut pautnya untuk mengocok ulang pimpinan DPR dengan rencana revisi UU MD3.

"Tidak masuk ke situ, hanya melihat masuk kode etik tidak, kalau kocok ulang bukan kita," katanya. (mnx)

tag: #setya novanto dan fadli zon kunjungi donald trump  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...