Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Senin, 14 Sep 2015 - 13:55:01 WIB
Bagikan Berita ini :

Komnas HAM Minta Hukuman Mati Dalam RUU KUHP Dihapus

32komnas_ham_nurcholis.jpg
Ketua Komnas HAM Nurcholis (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Nurcholis mengatakan pasal 89 yang mengatur tentang hukuman mati sebaiknya dihapus karena bertentangan dengan hak hidup seseorang.

"Kalau kita kan minta jangan diatur lagi hukuman mati. Jadi, penghapusan hukuman mati itu adalah upaya kami untuk konsisten melindungi hak hidup," ujar Nurcholis saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI untuk membahas revisi RUU KUHP, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Meski demikian, Nurcholis memandang kejahatan seperti terorisme dan narkoba hukumannya harus berat seperti hukuman seumur hidup. Lalu, untuk kejahatan narkoba para penegak hukum juga harus menyita kekayaannya.

“Misalnya hukuman seumur hidup. Misalkan narkoba tadi, itu harus disita kekayaannya," ungkapnya.

Nurcholis juga menyoroti persoalan pengadilan di Indonesia. Dimana, menurutnya pengadilan Indonesia belum maksimal dalam menegakkan keadilan. Karena itu, jika hukuman mati diberlakukan, ia mengkhawatirkan terjadi kekeliruan dalam putusannya. (mnx)

tag: #komnas ham  #hukuman mati  #ruu kuhp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

DPR Harap RI Dorong Negara OKI Upayakan Penghentian Perang Saudara di Sudan: Situasinya Makin Buruk

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 04 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan keprihatinannya atas perkembangan situasi di Sudan yang semakin memburuk. Di mana ada 1.500 orang tewas dan puluhan ribu ...
Berita

Legislator Dorong Pemerintah Pastikan Transisi Energi ke B50 Tak Abaikan Perlindungan Bagi Petani

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mendorong Pemerintah untuk memastikan kebijakan transisi energi melalui peningkatan kadar biodiesel dari B40 menjadi B50 pada ...