JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu mendesak pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang terhadap pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji.

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus meminta kepastian terhadap Arab Saudi mengenai sistem pelayanan haji yang baik dan menunjang.

"Pemerintah RI ke depan juga harus bisa melakukan negosiasi secara sejajar dengan pemerintah Arab Saudi. Harus dicari cara agar pemerintah RI dapat melayani jamaah haji dengan baik. Terutama soal transportasi untuk jamaah," ujar Umam kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Disampaikan Umam, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015 ini berjalan baik. Hanya saja, ungkap dia, ada sejumlah catatan buruk yang harus digarisbawahi supaya tidak terulang lagi pada pelaksanaan haji selanjutnya.

"Seperti persoalan bis mogok, pelayanan kurang maksimal akibat banyak petugas haji yang kurang profesional, Menteri Agama harus melakukan evaluasi atas persoalan yang muncul," bebernya.‬

Umam juga menilai, pemerintah Indonesia terkesan gagap dalam penanganan musibah saat penyelenggaraan ibadah haji. Ia menuding penyebab utamanya dikarenakan daya tawar dan bargaining pemerintah Indonesia lemah di hadapan Kerajaan Saudi Arabia (KSA).‬

‪"Lebih-lebih, selama sepekan pelaksanaan ibadah haji yakni tanggal 7-14 Dzulhijjah (puncak ibadah haji di Arafah dan Mina), tidak ada lagi peran pemerintah Indonesia dalam penyelenggaran ibadah haji. Karena seluruh kewenangan diambilalih oleh pemerintah Arab Saudi (muassasah)," pungkasnya.‬(yn)