Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Kamis, 01 Okt 2015 - 22:54:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Cak Imin Inginkan Forum Internasional Bahas Penyelenggaraan Haji

67IMG_20151001_134119.jpg
Diskusi Tragedi Mina (Sumber foto : Alfian Risfil/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyarankan penyelenggaraan konferensi internasional lintas negara untuk membahas pemasalahan haji.

Cak Imin menyebut, melalui forum konferensi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi negara-negara muslim untuk bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji selama ini.

"Harus evaluasi total, baik Saudi maupun negara-negara Islam. Evaluasi itu termasuk kita berharap melibatkan konferensi internasional dan melibatkan negara-negara Islam untuk khusus pembicaraan manajemen haji," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Hal tersebut disampaikan Cak Imin, demi menghindari kecelakaan pelaksanaan haji pasca tragedi Mina yang mengakibatkan ratusan korban jiwa.

"Kalau perlu sebaiknya konferensi internasional yang dihadiri kepala-kepala negara peserta haji dan saya berharap Pak Jokowi atau Saudi jadi tuan rumahnya," kata keponakan Gus Dur ini. (mnx)

tag: #tragedi mina 2015  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...