Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Jumat, 02 Okt 2015 - 15:53:04 WIB
Bagikan Berita ini :

"Berharap Reshuffle Jilid II Akhir Tahun Ini"

60reshuffle_karikatur.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik Boni Hargens menyatakan pelemahan ekonomi nasional yang sedang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK harus diselesaikan dengan kebijakan yang terarah.

Salah satunya, kata dia, Presiden Jokowi harus berani melakukan perombakan ulang kembali kabinetnya melalui jalan Reshufle Jilid II.

"Karena itu, kita berharap reshuffle jilid dua di akhir tahun ini," kata Boni di depan ruang Pressroom wartawan DPR di gedung DPRRI, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Boni melihat, pemerintah sedang berada pada ujian yang menentukan dalam masa satu tahun kinerjanya. Karena itu, upaya pemantapan komposisi menterinya harus menjadi perhatian besar presiden Jokowi.

Selain itu, ia menilai jalinan komunikasi di antara para menteri masih kurang maksimal. Terutama, dalam aspek komunikasi publik para pembantu presiden tersebut.

"Artinya perlu ada penataan komunikasi supaya masyarakat mengerti. Dan investor juga tertarik. Cuma situasi ini tidak mudah membangun keyakinan. Dengan segala skenario mereka harus mampu," ucapnya.(yn)

tag: #reshuffle  #menteri jokowi  #jokowi jk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...