JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meminta pemerintah meluruskan sejarah tentang Soekarno yang selalu dikaitkan dengan peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

Dia mengatakan, langkah itu juga didukung oleh Fraksi PDIP di MPR untuk merehabilitasi nama Soekarno.

"PDIP kemarin kepada ketua Fraksi di MPR meminta merehabilitasi nama Bung Karno. Itu bagian pelurusan sejarah. Pemerintah belum memberikan pelurusan nama Bung Karno selalu dikaitkan tentang G30S/PKI. Minta maaf itu bagian pelurusan kita," ujar Masinton di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (6/10/2015).

Meski begitu, dia mengaku PDIP sendiri tidak pernah mendorong-dorong pemerintah untuk meminta maaf kepada Soekarno.

Saat ditanya mengapa permintaan maaf itu tidak dilakukan di era pemerintahan Megawati, Masinton mengaku saat itu kondisinya tidak memungkinkan.

"Ya kan gak enak. Nanti dibilang cengeng biar saja. Seiring waktu berjalan ada yang salah sejarah kita. Itu kita luruskan," ujar Masinton.

Bagi dia, pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soekarno dirasa belum cukup jika pemerintah tidak meluruskan sejarah.

"Harus ada pelurusan sejarah, di berbagai buku sejarah Bung Karno masih dikaitkan. Negara harus mengklarifikasi itu," tandasnya.

Seperti diberitakan, Permintaan maaf itu didasari pertimbangan telah dicabutnya Tap MPRS XXXIII Tahun 1967. Tap MPRS itu memuat makna bahwa Soekarno mendukung G30S/PKI. Hal itu, disampaikan Ketua Fraksi PDIP diMPR, Ahmad Basarah.

"Presiden Soekarno adalah korban peristiwa G30S/PKI karena akibat dari peristiwa tersebut kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui Tap MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Presiden Soekarno telah mendukung G30S/PKI," kata Ketua Ahmad Basarah dalam siaran pers MPR RI, Senin (5/10/2015).(yn)