Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Selasa, 06 Okt 2015 - 19:01:19 WIB
Bagikan Berita ini :

Bekukan Ratusan Perguruan Tinggi, Kemenristek Dikti Diminta Perbaiki Komunikasi

6kampus_abal2_552493820.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Mulfachri Harahap meminta pemerintah dalam hal ini Kemenritek Dikti untuk meninjau ulang kebijakannya terkait pembekuan sejumlah kampus.

Namun, lanjut dia, pemerintah juga tidak harus memaksakan semua kehendaknya di tengah keterbatasan kemampuan menyelenggarakan pendidikan.

"Saya kira adalah kewajiban negara untuk menyediakan sarana pendidikan untuk warganya.Manakala negara dengan segala keterbatasannya tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka pihak lain di luar negara harusnya diberi akses untuk menjadi penyelenggara pendidikan," kata dia di Nusantara I DPR RI Jakarta, Selasa (06/10/2015).

Menurutnya, penutupan sejumlah kampus di satu sisi memang harus diapresiasi jika tujuannya untuk perbaikan.Tapi, lanjut dia, tidak serta merta dengan penutupan tersebut bisa menyelesaikan persoalan.

"Saya kira lagi-lagi ini persoalan komunikasi yang harus diperbaiki Kemenristek Dikti,"jelasnya. (iy)

tag: #kampus abal-abal  #kampus dinonaktifkan  #kemenristek dikti  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...